DPRD Jatim, Bhirawa
Beberapa wilayah di Kabupaten Nganjuk awal tahun ini dilanda bencana. Banjir bandang menerjang beberapa desa, diantaranya adalah Desa Kacangan di Kecamatan Berbek.
Prihatin atas bencana yang terjadi, anggota DPRD Jatim Ida Bagus Nugroho pun menggelar reses, salah satunya di daerah tersebut. Ini merupakan rangkaian reses pertama tahun 2021 DPRD Jatim.
Politisi PDI Perjuangan itu mengakui, sepanjang perjalanan menuju Desa Kacangan, melihat banyak infrastruktur yang rusak akibat banjir bandang. Ia pun berjanji akan mengusahakan untuk membantu perbaikan infrastruktur di wilayah Kecamatan Berbek.
“Dalam perjalanan menuju Desa Kacangan, saya lihat jalannya yang perlu perawatan. Bahkan ada plengsengan yang ambrol. Ini akan kami catat untuk kita sampaikan sebagai masukan hasil serap aspirasi masyarakat,” kata Bagus, yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim ini.
“Tidak hanya infrastruktur, masih banyak yang perlu diperhatikan. Kita akan melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya,” tambah wakil rakyat dari dapil Nganjuk – Madiun ini.
Reses di Desa Kacangan digelar pada Kamis (4/3/2021). Di acara ini tampak hadir jajaran PAC PDI Perjuangan Kecamatan Berbek, serta elemen lainnya.
Dia mengawali acara reses dengan mengingatkan pada struktural PDI Perjuangan yang hadir terkait 10 perintah lartai.
“Saya tegaskan dan ingatkan 10 perintah partai untuk mengabdi kepada rakyat. Melaksanakan perintah ideologi, kebhinekaan, kemanusiaan, anak-anak, perempuan, infrastruktur, ekonomi, keagamaan, birokrasi dan urusan-urusan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kalau bisa menjalankan sepuluh perintah partai insya Allah masyarakat senang,” tegasnya.
Politisi kelahiran Nganjuk mengatakan, semua usulan atau masukan dari masyarakat, akan diperjuangkan anggota dewan di semua tingkatan.
“Apabila anggaran Pemkab Nganjuk tidak mencukupi, kita akan usulkan Ke DPRD Provinsi maupun DPR RI, karena PDI Perjuangan mempunyai perwakilan di sana,” tandasnya.
Pihaknya juga akan memperjuangkan keinginan masyarakat Nganjuk dalam rangka membantu perbaikan jalan yang belum ter-cover pemerintah setempat.
“Nanti semisal jalan poros desa bermasalah, nanti akan kita bantu dari dana APBD Jawa Timur. Di situ kita akan bantu perbaikan jalan antar desa antar kecamatan,” kata anggota Komisi E. [geh]
