Reses Ketua DPRD Kota Kholifi Yunon
Kota Kediri, Bhirawa
Sebagaian Anggota DPRD Kota Kediri telah melakukan serap aspirasi warga pada masa reses tahap pertama. Dalam serap aspirasi pada reses kali ini beberapa kebutuhan warga yang tidak terakomodir dalam program permberdayaan masyarakat diharapkan bisa masuk dalam Bansos.
Seperti kegiatan serap aspirasi yang dilakukan anggota DPRD Kota Kediri Nuruddin Hasan, menurutnya ada beberapa poin penting dari hasil kegiatan ini, diantaranya adalah kebutuhan pelatihan kerja bagi kalangan purna tugas, karena selama ini pelatihan dilakukan pada usia 40 kebawah.
“Selama ini semangat kerja yang banyak adalah diatas 40, artinya kita akan mengupayakan anggaran untuk pelatihan kerja pada masyarakat yang purna tugas, jadi jangan dibatasi umur dalam pelatihan kerja, jangan sampai semangat kerja dibatasi dengan umur” ujarnya,
Reses Anggota DPRD Yuni Kuswulandari
Yang kedua adanya pembatasan keterangan tidak mampu, karena KTM ini sangat subyektif, sebab ada yang dulu mampu sekarang tidak mampu”Jadi untuk mereka siswa bantuan pendidikan jangan dibatasi hanya dengan keterangan tidak mampu, SKTM itu dihapus aja sebab pemprov sendiri juga sudah menghapus itu ” terangnya.
Terpisah , Anggota Fraksi Golkar Yuni Kuswulandari mengungkapkan dalam resesnya jika kebutuhan warga ini adalah program yang sudah tidak dikafer di prodamas plus, sehingga ini bisa masuk melalui bansos dan hibah, karena saat ini anggota DPRD Kota Kediri diberikeluasaan untuk nenjaring aspirasi bansos dan hibah
Reses Anggita DPRD Nuruddin Hasan
“Tadi aspirasi kebanyakan waktu rembuk warga tidak tertampung dalam prodamas plus, karena memang ada batuan kewirausahaan harus melalui kube, dan RT sendiri saat ini belum terbentuk untuk kube ini, selain itu keinginan mereka bergerak secara personil dan tidak berbagi dengan kelompok, ” kata Yuni.
Sementara Ketua DPRD Kota Kediri Kholifi Yunon dalam serap aspirasinya meminta agar pemerintah kota lebih tanggap pada masyrakat yang masih menempuh pendidikaan formal, karena saat ini realitasnya bahwa lapangan pekerjasn formal ini tidak sebanding angkatan kerja tiap tahun.
“Harapan saya pemerintah tanggap lebih banyak membuat latihan latiahan, minimal aetiap kecamatan memiliki latihan kerja yang bisa menampung semua aktifitas latihan kerja, artinya itu nanti bisa jadi bekal anak anak kita” tandasnya. [adv.van]
