Reses Terakhir DPRD

Karikatur-Gedung-DPRDSeluruh anggota DPRD Jawa Timur sepekan ini melaksanakan reses ke Dapil (Daerah Pemilihan) masing-masing. Ini merupakan reses ke-14, dan menjadi yang terakhir. Bagi caleg (calon legislatif) incumbent, termasuk yang “naik kelas” (nyaleg ke DPR-RI) reses di penghujung jabatan ini dijadikan kampanye dengan biaya negara. Bagi anggota dewan yang tidak “nyaleg” lagi (tak lebih dari 20%) ini bisa dijadikan pamitan.
Reses DPRD Jawa Timur  merupakan amanat UU Nomor 27 tahun 2009 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD. Selain itu juga diamanatkan oleh UU 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Tujuannya, agar legitimasi dan ke-representasi-an tetap terjaga. Dalam Perda Jatim Nomor 1 tahun 2009 tentang Tata Tertib DPRD, juga diamanatkan adanya reses. Pada pasal 102 disebutkan, kegiatan reses bertujuan menyerap aspirasi masyarakat menyalurkan dan memperjuangkan serta menindak lanjutinya.
Selama tujuh tahun terakhir, Jawa Timur memakai “inside” program berbasis kerakyatan. Selain oleh SKPD, jajaran DPRD juga diberi wewenang untuk merekomendasi pelaksanaan jenis-jenis program tertentu. Inside program ini selanjutnya dititipkan sebagai jaring aspirasi masyarakat (jasmas). Melalui reses jasmas, masyarakat menjadi obyek sekaligus subyek program pembangunan yang didanai oleh APBD.
Pada peran itu masyarakat bisa menjadi semacam “Polisi Pembangunan.” Atau bahkan menjadi “BPK” (Badan Pemeriksa Keuangan) tandingan, termasuk menilai harga realisasi proyek di daerah. Tetapi kenyataannya, reses telah diubah, menjadikan masyarakat sebagai peminta-minta. Minta peralatan olahraga, minta seragam posyandu, minta dibangunankan tempat ibadah. Reses menjadi arena “semua minta minta semua.”
Reses sudah dilaksanakan 1-4 April lalu, persis berbatasan dengan masa tenang. Itu menjadi perhatian ekstra segenap penyelenggara Pemilu, terutama Bawaslu. Selain itu setiap reses anggota dewan akan menggunakan mobil dinas berplat hitam. Kalau reses dimanfaatkan sebagai kampanye, seharusnya tidak menggunakan mobil dinas.
Kewajiban reses, bukan sekadar pulang menemui konstituen, melainkan harus membawa catatan penyerapan aspirasi rakyat. Kali ini keinginan rakyat sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan APBD 2014. Berdasarkan evaluasi dari masyarakat itu, anggota dewan akan memasukkannya dalam P-APBD (PAK). Untuk kegiatan (reses) ini setiap anggota dewan dibekali uang saku sebesar Rp 40 juta. Tetapi toh beberapa anggota dewan tetap saja ada yang membandel.
Seperti pengalaman reses terdahulu, banyak anggota dewan tidak melaksanakan reses, tidak nongol di dapil-nya. Sehingga bisa dipastikan tidak menyerap aspirasi masyarakat. Sedangkan uang saku reses tetap masuk saku pribadi. Anggota dewan yang melakukan reses “imajiner” (tidak turun ke Dapil), sudah pasti pula tidak membuat laporan hasil reses.
Model anggota dewan yang busuk ini, menyerahkan seluruh  laporan reses kepada staf sekretariat dewan, dengan memberi sedikit uang yang dianggap sebagai ongkos pembuatan laporan. Terdapat dua laporan reses, yakni yang menyangkut pertanggungjawaban uang saku, serta laporan jaring aspirasi. Untungnya, laporan jaring aspirasi memang dibuat secara kolektif per-dapil. Sehingga antara dewan yang baik-baik dengan yang busuk tak kentara benar.
Anehnya, dewan yang reses secara imajiner pun juga menyetor rekomendasi proposal. Ini berpotensi menyusupkan proposal imajiner dari kelompok masyarakat yang imajiner pula, mengarah pada tindakan KKN. Padahal pada tataran misi dan perencanaan, reses jasmas tergolong ideal, inharent dengan jargon APBD 2014: semakin memakmurkan rakyat. Program reses DPRD Jawa Timur menjadi percontohan propinsi lain.
Tetapi reses yang disertai jasmas (dana bantuan sosial), mestilah dilaksanakan ekstra hati-hati. Di berbagai daerah di Jawa Tengah dan Jawa Barat, dana bansos jasmas seringkali menjadi jebakan empuk. Kepala Daerah dan DPRD-nya berjamaah menghadapi Pengadilan Tipikor. Banyak yang tidak selamat, berujung masuk bui.

———– 000 ———-

Rate this article!
Reses Terakhir DPRD,5 / 5 ( 1votes )
Tags: