Reses Yunus Suprayitno, Komisi III DPRD Kota Mojokerto Asal PDIP

Yunus Suprayitno (berdiri) memberikan penjelasan kepada konstituennya dalam agenda reses. [karyadi/bhirawa]

(Beri Atensi Khusus Persoalan Rehab Gedung Sekolah)

Kota Mojokerto, Bhirawa
Anggota Komisi III DPRD Kota Mojokerto, Yunus Suprayitno, memberikan atensi khusus terkait banyaknya gedung sekolah di Kota Mojokerto yang kurang pemeliharaan. Wakil rakyat asal PDIP ini memberi atensi dan mencari solusi melalui reses atau dengan aspirasi yang digelar. Dari data yang ia himpun, tercatat hampir 90% gedung sekolah butuh sentuhan pemeliharaan dan perawatan.
Yunus menyebutkan, terkait dengan sarana dan prasarana sekolah di Kota Mojokerto memang masih membutuhkan biaya pemeliharaan dan perawatan. ”Namun anggaran kita terbatas sehingga perlu langkah bertahap menanganinya,” ujar Yunus, kemarin.
Ironisnya, lanjut Yunus, karena kondisi yang sudah masif, pada saat satu titik sekolah terselesaikan perawatannya pada bagian tertentu kemudian pindah menyentuh sekolah lain, tidak jarang sasaran pertama yang telah terselesaikan itu mengeluh kembali dengan persoalan kerusakan baru.
”Dan ini terjadi secara berkelanjutan dengan sekolah yang berbeda-beda,” sesalnya.
Politisi PDIP ini menambahkan, Dinas Pendidikan dengan Komisi III DPRD telah mengupayakan anggaran yang cukup pada tahun 2018 ini. ”Namun saat ini rencana pelaksanaan kegiatan rehabilitasi gedung sekolah ini terancam gagal lantaran salah satu syarat penggunaan anggaran harus menyertakan bukti kepemilikan pemerintah atas sekolah (sertifikat, red) tidak terpenuhi. Parahnya dari 52 sekolah jenjang SD hanya 10 sekolah yang bersertifikat,” ujarnya.
Namun, ujar Yunus, Pemkot tak berpangku tangan, saat ini pihak Pemkot Mojokerto telah berupaya untuk melakukan percepatan sertifikat sekolah. ”Untuk merespon ini, Dindik sudah mekakukan penganggaran pemeliharaan ringan dengan kondisi force majeur. Artinya pos anggaran ini baru bisa dimanfaatkan ketika sekolah mendapat kejadian musibah, semisal atap sekolah ambrol,” tegasnya.
Selain itu, politisi PDIP ini juga mengetuk peran komite sekolah dalam rangka memberikan sumbangan pada sekolah. ”Tapi harus digaris bawahi, sumbangan ini bersikap sukareka bukan pungutan yang malah membebani wali murid dan ujungnya berbuntut masalah,” pungkasnya. [kar.adv]

Tags: