Foto: ilustrasi
Jakarta, Bhirawa
Mantan Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Emmy Hafild menilai reshuffle kabinet jilid dua adalah hak prerogratif Presiden Jokowi. Dia menyesalkan adanya desakan lengser sekelompok orang, terhadap Presiden Jokowi-JK yang dianggap gagal dalam setahun memerintah. Dia menilai, siapapun Presidennya saat ini, jika dianggap gagal dalam setahun mengatasi berbagai masalah, itu tidak adil.
“Instruksi menteri untuk pembuatan kanal-kanal di lahan gambut, jika dilakukan dengan benar pasti tak separah ini kebakaran tahun ini. Tetapi kenyataan di lapangan, instruksi itu tidak dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati di wilayah itu. Jadilah bencana kebakaran hebat tahun ini. Saya melihat Gubernur dan Bupati kurang berempati pada rakyatnya,” papar Emmy Hafild dalam dialektika demokrasi dengan tema ‘Reshuffle Jilid 2 Kepentingan Siapa?’, Kamis (12/11). Nara sumber lainnya, Wakil Ketua Komisi I DPR RI Syaifullah Tamliha dan pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis.
Emmy Hafild menyatakan, reshuffle adalah hak prerogatif Presiden Jokowi. Jadi dia minta agar Presiden Jokowi diberi kebebasan menentukan haknya mereshuffle atau tidak para menterinya. “Nilailah jalannya pemerintah setelah 3 tahun berjalan, jangan dalam tempo setahun sudah dianggap gagal. Kinerja setahun, jalannya tentu masih tertatih-tatih, menyamakan langkah, menyatukan kehendak untuk berjalan bersama, berdampingan. Saya tidak setuju, bila ada yang minta Presiden mundur karena dinilai gagal,” tandas Emmy.
Sementara itu Margarito Kamis banyak mencela dan mengkritik jalannya pemerintahan Jokowi-JK. Dia cenderung menilai Menteri BUMN dan ESDM layak direshuffle karena kebijakannya salah arah. Dia sangat menentang kebijakan pengucuran dana pada BUMN dan perpanjangan kontrak per ambangan. Dari perilaku menteri yang berasal dari parpol ini, dia melihat watak sejati parpol dalam merebut kekuasaan.
Desakan Tiga Kelompok
Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) kubu Romahurmuziy (Romy), Syaifullah Tamliha menilai Presiden Jokowi dianggap bimbang akibat terlalu banyak tekanan dari pihak luar. Pihak dari luar itu disinyalir terus mendesak Jokowi untuk melakukan perombakan (reshuffle) kabinet.
“Presiden ini sudah mendapat tekanan. Ada tiga kelompok pertama, dari partai koalisi, kedua dari para relawan yang tidak rela (tak dapat jatah) dan ketiga dari parlemen,” ujar Syaifullah di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11).
Karena itu, anggota Komisi I DPR RI itu berharap reshuffle bukan karena desakan tiga kelompok tersebut yang ingin mengakomodasi kepentingan. Melainkan, berdasarkan kebutuhan dan ada keinginan dari masyarakat. “Oleh karena itu, saya berharap isu reshuffle itu dari publik terhadap kinerja para menteri,” katanya.
Kendati demikian, pria kelahiran Kalimantan Selatan ini yakin Jokowi tidak mudah diintervensi. Pasalnya, dia mengungkapkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu lebih mengedepankan kepentingan rakyat dibandingkan golongan ataupun kelompok tertentu. “Saya yakin Jokowi ini seperti ikan. Jadi, air laut boleh asin tapi ikan yang hidup di sana tidak ikut asin. Saya yakin Jokowi punya pendirian, dan tidak bisa ditekan,” pungkasnya. [ira]
