Saat pelantikan Himaperta Jatim
Surabaya, Bhirawa
Pengurus DPD Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Jawa Timur resmi dilantik, belum lama di hotel Shangrila Surabaya. Sekaligus bersamaan pula dengan penyerahan tiga unit rumah gratis ke Kementerian PUPR.
Asosiasi yaneg baru berdiri pada 25 Agustus 2018 ini menargetkan bisa membangun 12.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) atau rumah subsidi di Jawa Timur. Jumlah itu naik dari realisasi tahun 2018 yang sebesar 9.000 unit rumah.
Ketua DPD Himperra Jatim, Supratno di sela Rakornas dan Pelantikan Pengurus Himperra Jatim mengatakan, rumah MBR yang akan dibangun itu tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur kecuali Surabaya, sebab harga tanah yang tinggi di Surabaya membuat pengembang tak bisa membangun rumah MBR. Pengembang bisa membangun rumah untuk MBR jika harga tanahnya dibawah Rp150.000/meter.
“Berdasarkan data yang masuk lewat perizinan perizinan yang sudah siap, kita mentargetkan tahun ini membangun 12.000 unit untuk rumah MBR,” ujarnya.
Supratno mengakui, tahun ini pertumbuhan rumah MBR banyak terkonsentrasi di Madura, sebab kawasan Madura yang masih dekat dengan Surabaya menjadi pilihan masyarakat di tengah mahalnya harga rumah di Surabaya.
Supratno menjelaskan, di Surabaya jumlah pembeli rumah terus tumbuh, berdasarkan data, setiap tahunnya ada urbanisasi ke Surabaya sekitar 60.000 orang, jika dibreakdown maka per bulannya sekitar 5.000 orang memgadu nasib di Surabaya. Jika 10% saja dari jumlah urbanisasi itu mendapatkan pekerjaan dengan upah minimum regional Surabaya, tentunya mereka butuh membeli rumah, dan pastinya tidak mampu membeli di Surabaya yang mahal, daerah-daerah penyangga Surabaya, salah satunya yang paling dekat dengan Surabaya yakni Madura Sisi Bangkalan menjadi pilihan untuk membeli rumah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, Khalawi mengatakan, harga rumah subsidi atau rumah dengan skema kredit FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) memang masih digodok kenaikan harganya oleh pemerintah.
“FLPP ini kita optimalkan, naik ya seberapa naiknya nanti kita coba akan kita kalkulasikan kembali. Yang kedua kita kan ada kebijakan baru pembangunan Perumahan ASN TNI-polri yang cukup besar, jadi harus mengakomodir itu juga,” ucapnya.
Saat ini harga batas atas rumah KPR FLPP atau rumah subsidi untuk Jawa (tidak termasuk Jabodetabek) Rp 130 juta. Dengan rencana naiknya harga rumah subsidi di tahun 2019 ini, diharapkan bisa mengakomodir kebutuhan dan daya beli masyarakat.(ma)
