Respon Cepat Tindak Lanjuti Arahan Gubernur Jatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyerahkan DIPA dan TKDD kepada Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono. [achmad suprayogi]

Sidoarjo, Bhirawa
Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono langsung merespon dengan cepat, menindaklanjut arahan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa agar segera mempercepat penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) dan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) Tahun Anggaran 2021.
“Siang hari setelah mendapatkan arahan dari Bu Gubernur, hari ini juga sudah saya sampaikan kepada seluruh OPD agar segera mempercepat penyerahan DIPA dan TKDD tahun 2021,” tegas Hudiyono usai menyerahkan penghargaan SAKIP Award 2020, Selasa (1/12).
Perlu dikethui, bahwa pemerintah Pusat melalui Pemprov Jatim mempercepat penyerahan DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran) dan TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) Tahun Anggaran 2021 kepada instansi dan daerah kab/kota. Percepatan penyerahan dilakukan agar awal tahun 2021 penyerapan anggaran bisa segera dilakukan.
Pada kesempatan tersebut, Pj Bupati Sidoarjo, Hudiyono menerima langsung DIPA dan TKDD dari Gubernur Jatim beserta bupati/wali kota se Jatim yang juga mendapatkan pengarahan dari Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, pada (30/11) di Grand City Surabaya.
Usai penyerahan Gubernur Khofifah mengajak seluruh Bupati/Walikota beserta jajaran Forkopimda se Jatim untuk bersinergi menyongsong Pilkada serentak. “Bangun sinergi di semua lini, sampai dengan Babhinkamtibmas, Babinsa hingga di tingkat RT/RW,” ajaknya.
Gubernur Khofifah juga menyampaikan beberapa pesan, point penting dari Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 November 2020 pada saat penyerahan DIPA dan TKDD Tahun Anggaran 2021.
Pertama, seluruh menteri, pimpinan kementerian dan lembaga, serta para kepala daerah, terutama yang memiliki anggaran-anggaran besar, agar pelaksanaan lelang dilakukan sedini mungkin di bulan Desember ini, sehingga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi pada kuartal I 2021;
Kedua, bantuan sosial yang menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di tahun 2021, harus bisa dicairkan dan diberikan kepada masyarakat mulai awal tahun 2021. Sehingga belanja dan konsumsi masyarakat dapat meningkat, yang pada akhirnya dapat mampu menggerakkan ekonomi di lapisan bawah;
Ketiga, dalam kondisi krisis akibat pandemi saat ini, pemerintah harus bekerja lebih cepat, dengan cara-cara luar biasa agar berbagai program stimulus dapat berjalan tepat waktu dan memberikan daya ungkit pada pertumbuhan ekonomi;
Keempat, melakukan reformasi anggaran agar bisa menggerakkan roda ekonomi baik nasional maupun daerah. Manfaatkan APBN dan APBD dengan cermat, efektif, dan tepat sasaran. Seluruh rupiah yang ada di APBN maupun APBD harus betul-betul dibelanjakan untuk kepentingan rakyat;
Kelima, dalam menghadapi banyak ketidakpastian seperti saat ini, dibutuhkan fleksibilitas dalam penggunaan anggaran. Tugas utama jajaran pemerintah adalah membantu dan memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya, kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas menjadi bagian penting dan integral dalam pelaksanaan APBN maupun APBD.
Selepas mendapat pengarahan dari Gubernur Jatim, Pj Bupati Sidoarjo Hudiyono langsung menyampaikan kepada seluruh jajaran kepala OPD agar bisa merespon arahan tersebut dengan cepat. “Bu Gubernur minta kita tancap gas, setelah ini kita akan kerjakan apa yang diinstruksikan, akan segera kita tindaklanjuti,” tegas Hudiyono. [ach]

Tags: