Retribusi Pasar di Kota Probolinggo Tak Tercapai

Pedagang pasar Gotong Royong kota Probolinggo.[wiwit agus pribadi/bhirawa]

(Pedagang Pasar Gotong Royong Punya Utang Capai Rp 2 M)
Probolinggo, Bhirawa
Dua sumber pendapatan asli daerah (PAD) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo selama tahun 2019 tak tercapai. Yakni, retribusi pelayanan pasar dan dan hasil pengelolaan dana bergulir. Bahkan pedagang Pasar Gotong Royong punya utang capai Rp 2 milyar.
Pada 2019, retribusi pelayanan pasar ditarget mencapai Rp 1,6 miliar, namun hanya terealisasi Rp 1,021 miliar atau 62 persen. Sedangkan, hasil pengelolaan dana bergulir ditargetkan Rp 250 juta dan hanya terealisasi Rp 84 juta atau 33,6 persen. Karenanya, insentif petugas pemungut retribusi layanan pasar tidak cair 100 persen. Dari anggaran yang disiapkan Rp 89 juta, hanya cair Rp 7,7 juta.
Permasalah ini menjadi bahasan serius dalam rapat dengar pendapat (RDP) di Komisi II DPRD Kota Probolinggo. RDP ini menindaklanjuti temuan Komisi II saat sidak ke Pasar Baru, Senin lalu. Saat itu, mereka menemukan adanya petugas pemungut retribusi yang tidak mengetahui adanya insentif baginya.
Padahal, setiap tahun selalu dianggarkan 5 persen dari total target PAD retribusi layanan pasar. Kepala DKUPP Kota Probolinggo Gatot Wahyudi, Rabu 15/1/2020 mengatakan, dari sejumlah retribusi, hanya retribusi penggunaan kekayaan daerah yang memenuhi target dari tidak objek retribusi pasar. Retribusi jasa usaha penggunaan kekayaan daerah ditargetkan Rp 154,246 juta, realisasi mencapai Rp 223 juta. “Persentasenya melebihi 100 persen atau sekitar 144 persen dari target,” ujarnya.
Sedangkan, retribusi pelayanan pasar dan pengelolaan dana bergulir sama-sama tidak tercapai. “Sehingga, insentif yang dicairkan hanya untuk penggunaan kekayaan daerah sebesar Rp 7,7 juta,” ujar Gatot.
Menurutnya, dasar insentif untuk pemungut pajak daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam PP itu disebutkan insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. Dengan ketentuan, target pajak daerah dan retribusi daerah tercapai.
“Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan. Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya,” jelas Gatot.
Hal senada diungkapkan Kepala Bidang Pendapatan, Badan Pengelolaan, Pendapatan, Keuangan, dan Aset (BPPKA) Kota Probolinggo Slamet Swantoro. “Ada penjelasan terkait target retribusi daerah dan pajak daerah untuk setiap triwulan. Triwulan pertama 15 persen, triwulan ke-II 40 persen, triwulan ke-III 75 persen, dan triwulan IV mencapai 100 persen,” jelasnya.
Slamet juga menjelaskan, rekening retribusi pelayanan pasar ini mencakup untuk semua pasar di Kota Probolinggo. Artinya, tidak dipisah untuk setiap pasar. “Kami mengacu pada Permendagri terkait kode rekening. Jadi, semua pasar rekeningnya satu, yaitu rekening retribusi pelayanan pasar,” ujarnya menanggapi masukan DPRD untuk pemisahan rekening pelayanan pasar.
Anggota Komisi II Hamid Rusdi menyayangkan banyaknya petugas pemungut retribusi yang tidak mengetahui mengenai insentif pajak daerah dan retribusi. “Seharusnya diberitahu agar pemungut bisa semangat. Apakah ini kelalaian atau kesengajaan. Jika sengaja, itu sudah parah sekali. Beri penjelasan rinci mengenai insentif ini supaya mereka semangat dalam bekerja,” tuturnya.
Di lain pihak para pedagang di Pasar Gotong Royong Kota Probolinggo ternyata punya utang yang sangat besar. Jumlahnya mencapai total Rp 2 miliar. Utang itu berasal dari uang sewa bedak yang belum dibayar.
Tingginya utang disebabkan karena biaya retribusi pelayanan pasar dinilai memberatkan pedagang. Hal ini disampaikan Gatot Wahyudi, kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUPP) Kota Probolinggo, usai RDP dengan Komisi II DPRD Kota Probolinggo.
“Total utang pedagang Pasar Gotong Royong saat ini kisaran Rp 2 miliar. Itu adalah akumulasi utang pedagang atas sewa bedak di Pasar Gotong Royong. Sewa bedak ini besar Rp 1,5 juta per bulan. Pedagang tidak mampu membayar sewa sebesar itu,” jelasnya.
Pedagang keberatan dengan tarif sewa bedak yang diatur dalam Perda 3/2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dalam Perda 3/2011 terdapat ketentuan tarif sewa bedak yang disebut dengan Retribusi Pelayanan Pasar. Pasar Gotong Royong bersama Pasar Baru masuk dalam klasifikasi Pasar Kelas I. Tarif untuk los, halaman, pelataran, dan penjaja ditetapkan tarif Rp 250/meter persegi/hari, jelasnya.
Saat perda diberlakukan, pedagang Pasar Gotong Royong tidak mau membayar tarif sewa itu. Mereka memilih untuk membayar dengan menggunakan tarif lama. Akhirnya kami terima saja pembayaran pedagang itu, meskipun tidak sesuai dengan Perda, ujarnya.
Karena tingginya utang pedagang, pada 2019, DKUPP melakukan kajian mengenai tarif sewa bedak di Pasar Gotong Royong. Hasilnya menunjukkan bahwa pedagang hanya mampu membayar sepertiga dari tarif sewa yang ditetapkan saat ini. Per bulan itu rata-rata Rp 1,5 juta, menurut tarif yang ditetapkan perda. Realitanya, pedagang mampunya hanya membayar sepertiga atau kisaran Rp 500 ribu per bulan, ujar Gatot.
Hasil kajian tersebut juga menyebutkan, tarif bedak bisa diturunkan maksimal 50 persen dari tarif yang berlaku saat ini. Pedagang telah setuju dengan penurunan tarif sebesar 50 persen. “Kami mengusulkan tahun ini ada perubahan mengenai pengenaan tarif sewar di Pasar Gotong Royong,” paparnya.
Dilanjutkan Gatot, penurunan tarif sewa bedak itu harus dilakukan. Jika tidak, maka utang pedagang akan semakin besar. Namun, kami ragu apakah bisa perubahan tarif ini dilakukan dengan penurunan tarif sewa. Selama ini belum pernah dilakukan.
Di sisi lain, DKUPP juga berencana menghapus utang pedagang atau pemutihan. Bahkan, rencana itu sudah dikonsultasikan dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL ). Namun setelah berkonsultasi, ada biaya kisaran Rp 200-250 juta. “Ini yang perlu kami diskusikan dengan Wali Kota,” tambahnya.(Wap)

Tags: