Revisi Perda RTRW: Mengapa Buru-buru?

Revisi Perda RTRW Kabupaten Sumenep

Oleh :
Farisi Aris
Mahasiswa HTN UIN-SUKA Jogja, asal Sumenep

Saya adalah orang yang sering terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Dan hasilnya sering kacau. Tidak sesuai harapan. Lalu, berdasar dari pengalaman empiris-ala Lockean-itu saya pun berkesimpulan bahwa sesuatu yang dilakukan secara terburu-buru akan buruk hasilnya-meski bagi sebagian orang mungkin tidak-tetapi bagi saya memang demikian kenyataannya.

Karena itu, pasca saya membaca sebuah berita di situs online yang menginformasikan bahwa Sumenep akan mengubah RTRW (rencana tata ruang wilayah) melalui revisi Perda RTRW (yang klausul perubahannya telah masuk Bapemda sejak 2020 lalu) saya pun kaget. Alasannya satu: mendadak alias buru-buru. Saya pun bertanya: untuk apa buru-buru? Selain sesuatu yang dilakukan secara buru-buru cenderung menghasilkan sesuatu yang buruk seperti yang dikatakan di awal itu, ini revisi Perda RT RW lo… tidak mudah. Tak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi revisi Perda RTRW ini disinyalir demi kepentingan perluasan tambang fosfat, tentu akan semakin rumit.

Wonogiri saja, salah satu kabupaten di Jawa Tengah, butuh waktu tujuh tahun dalam merampungkan revisi Perda RTRW-nya. Mengapa bisa begitu lama? Ya memang demikian kenyataannya. Tidaklah mudah. Rumit. Membutuhkan bercangkir-cangkir kopi kental untuk menyelesaikannya. Sebab, revisi perda RT RW adalah babak penentu bagi sebuah daerah atau wilayah di masa yang akan datang. Akan memberikan dampak baik atau malah semakin mengacaukan.

Karena itu, dalam UU No. 26 Tahun 2007 pada Bab V jung UU No. 24 Tahun 1992, tatacara pengubahan RT RW melalui revisi Perda RT RW di atur sebegitu detailnya. Pada Pasal 25 ayat (1) huruf c, misalnya, disebutkan bahwa perubahan RTRW sebuah wilayah harus mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah. Sebab, sebagaimana disebut dalam Pasal 26 ayat (2) rencana tata ruang wilayah kabupatena akan menjadi pedoman bagi: penyusunan rencana pembangunan jangkan panjang dan meneengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten sebagaimana disebut pada huruf a, b, c, d, f pada pada Pasal 26 UU tersebut.

Sampai di sini saja sudah momet jika kita memang mau mengacu pada sistem perundang-undangan tersebut. Sebab, dibutuhkan analisis dan kajian lapangan untuk mewujudkan perubahan RTRW yang berorientasi pada pembangunan jangkan panjang. Tidak cukup hanya melalui diskusi ala kadarnya di bangku DPR. Kajian dan analisis lapangan itupun membutuhkan seorang ahli yang memang kompeten di bidangnya, bukan hanya kajian ahli yang dimodifikasi demi gol-nya perubahan RTRW demi perluasan tambang fosfat.

Dari situ, setidaknya, ada tujuh aspek AMDAl (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang harus menjadi bahan kajian lapangan: 1) iklim. 2) curah hujan. 3) sedimentasi sungai. 4) luas hutan. 5) kondisi daerah. 6) aliran sungai. 7) data kependudukan yang meliputi kepadatan, persebaran, pertumbuhan, dan aktivitas ekonomi (Saratri Wiloyono, 2021). Dan, otomatis, dengan adanya tujuh aspek yang mesti menjadi bahan kajian lapangan itu, maka setidaknya kita harus mendatangkan ahli lingkungan, geografi, demografi, tata ruang, teknik sipil, arsitektur, geologi, bilogi, ahli pemetaan, pengembangan wilayah, ahli sungai, ahli kehutanan dan yang lainnya yang dibutuhkan.

Hal itu sungguh ribet lagi rumit. Tetapi, hal itu harus dilakukan jika memang rencana perubahan RTRW melalui revisi Perda RTRW betul-betul ingin mengacu pada pedoman perundang-udangan. Jika semua itu dilakukan, tapi mengabaikan yang harusnya dilakukan maka kita harus curiga bahwa di balik ke-buru-buru-an revisi Perda RTRW ini ada kepentingan terselubung kaum pemodal yang sengaja memanfaatkan kaki-tangan besi pemerintah.

DPRD Harus Bijak!

Nasib revisi Perda RTRW ini sebenarnya ada di tangan DPRD Sumenep. Akan dilanjutkan atau tidak. Akan tetapi, dalam hemat penulis, revisi Perda RTRW ini sebaiknya tidak dilanjutkan jika hanya demi kepentingan perluasan tambang fosfat. Sebab, perluasan tambang fosfat ini arahnya belum jelas, akan membangkitkan ekonomi masyarakat atau malah hanya menguntungkan kalangan pemodal, dan akhirnya masyarakat hanya mendapatkan dampak negatifnya berupa kerusakan lingkungan.

Karena itu, DRPD Sumenep dalam hal ini harus bijak. Aksi penolakan masyarakat-yang salah satunya dipimpin langsung oleh Kiai A. Dardiri Zubairi-harus pula jadi pertimbangan dalam revisi Perda RTRW ini. Jangan hanya semaunya saja. Gunakanlah amanah rakyat itu sebaik mungkin. Berpihaklah pada rakyat. Bukan kepada para pemodal dan cukong yang menghadiahi sejumlah uang. Langsung atau tidak, revisi Perda RTRW ini akan berdampak pada masa depan Sumenep.

——— *** ———–

Rate this article!
Tags: