Revisi RUU Kejaksaan, Pencuri Sendal Tak Lagi Diajukan ke Pengadilan

diskusi 4 Pilar MPR RI bertajuk “RUU Kejaksaan, Komitmen DPR RI Perkuat Kinerja Korps Adhyaksa”, di pressroom DPR RI.

Jakarta, Bhirawa.
Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin menyatakan, revisi UU Kejaksaan dimaksudkan untuk menciptakan restorative justice atau keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara hukum. Sehingga melalui kuasa penuh penuntutan oleh Kejaksaan, akantidak ada lagi perkara kecil seperti maling sandal jepit, yang harus diadili di pengadilan.

”Penguatan ini akan memberi kewenangan bagi Kejaksaan dalam menangani kasus hukum degan kategori Tindak Pidana Ringan (Tipiring). Bisa diselesaikan di luar hukum, melalui restorative justiceĀ  atau penghentian perkara melalui Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP),” ungkap Aziz Syamsudin dalam diskusi 4 Pilar MPR RI bertajuk “RUU Kejaksaan, Komitmen DPR RI Perkuat Kinerja Korps Adhyaksa”, di pressroom DPR RI.

Menurut politisi Golkar ini, melalui penguatan dalam revisi UU Kejaksaan ini, Jaksa memiliki kuasa penuh dalam penuntutan. Jaksa ber hak melakukan penyelesaian perkara diluar hukum, atau menghentikan perkara hukum atas kasus Tipiring. Sehingga tidak ada lagiistilah ” maling sendal” dipenjara.

Dikatakan, sebagai bentuk semangat atas upaya penguatan ini, DPR RI saat ini tenah menunggu tindak lanjut dari Presiden dalam bentuk Surat Presiden (Surpres). TentangĀ  RUU Kejaksaan untuk dilanjutkan pembahasannya di Komisi III DPR RI. Yang pada prinsipnya, DPR RI dan pemerintah segera udah sepakat untuk penguatanlemaga Korps Adhyaksa ini.

”Komisi III akan melakukan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kemudian Rapat Dengar Pendapat (RDP). Dilanjutkan dengan persiapan dalam penyusunan daftar inventarisasi masalah yang tertuang dalam proses tata tertib dan UU tentang penyusunan perUndang-Undangan,” lanjut Aziz.

Disebutkan, pada prinsipnya, DPR dan pemerintah, sepakat untuk melakukan penguatan di semua lembaga. Termasuk didalamnya adalah Kejaksaan. Penguatan ini, harus sinergi dengan aparat penegak hukum lainnya. Yaitu Kepolisian, dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), juga dengan Hakim.

“Sehingga, lembaga Yuridis ini bisa bersinergi. Karena proses penyidikan masuk ke penuntutan, masuk kepada peradilan. Tapi dalam tindak pidana tertentu, lex spesialisnya dalam tindak pidana korupsi dapat melakukan pengumpulan data. Kemudian penyidikan dan sekaligus penuntutan,” papar Aziz. [ira]

Tags: