Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) yang tergabung dalam FHNK (Forum Honoren Non Kategori) menuntut supaya di SK Bupati dan Kesejahteraan yang layak.(Alimun Hakim/Bhirawa).
Lamongan, Bhirawa
Ribuan Guru Tidak Tetap (GTT) di Kabupaten Lamongan meluruk kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, Kamis(20/10).Ribuan guru GTT tersebut menuntut dua hal yang menjadi keluh kesah senasib seperjuangan.
Dua hal yang menjadi tuntutan para guru GTT yang tergabung dalam Forum Honorer Non Kategori (FHNK) yakni persoalan kesejahteraan dan SK Buati untuk keperluan sertifikasi yang dirasa oleh para GTT masih belum mendapat sentuhan serta perhatian yang kongkrit dalam memfasilitasi apa yang menjadi keluhanya. “Kami datang untuk menuntut kejelasan terkait dua hal,Tuntutan yang pertama mengenai sertifkasi dan tuntutan kedua terkait kesejahteraan guru GTT,” kata Ketua FHNK Syukron.
Dia juga menegaskan, nasib guru GTT ini belum merdeka. “Kita belum merdeka karena kesejahteraan kita belum layak, kami tidak neko-neko dan macem macem, kami hanya menuntut SK Bupati sebagai syarat untuk pengajuan NUPTK sebagai syarat sertifikasi,” tegas dia.
Meski dalam peraturan perundang undangan sudah dijelaskan bahwa 20 Persen anggaran untuk Tenaga pendidikan.Nasib guru GTT di Lamongan belum dapat titik tengah dalam sebuah solusi yang bijak. Syukron mencontohkan daerah yang sudah menentukan keoutusan yang bijak seperti contoh di gresik sudah dapat gaji 800.000 per bulan, Surabaya sudah 1 juta lebih. Namun untuk di Kabupaten Lamongan hanya mendapat 200.000 per bulan.
Datangnya ribuan GTT dengan dua aspirasinya tersebut diterima dengan hangat oleh Wakil Ketua DPRD dan Ketua Komisi D DPRD Lamongan beserta anggotanya. Perwakilan dari guru GTT diajak masuk ke ruang Komisi D untuk Hearing bersama.
Dari beberapa point hasil Hearing tersebut disampaikan pejabat DPRD setempat dengan menemui ribuan peserta aksi. “Kami berterima kasih banyak kepada para guru GTT,tentu hal ini akan kita perjuangkan dan kita sampaikan kepada Bupati terkait kesejahteraan akan kita ajukan ke APBD 2017.Dan dua hal yang menjadi tuntutan pasti kita perjuangkan,” ungkap Ali Mahfudl usai menghelar hearing dan memyampaikan hasilnya di depan ribuan guru GTT.
Mendengar jawaban pejabat DPRD Lamongan para peserta aksi damai tersebut membubarkan diri secara tertib dengan sebuah harapan yang baik untuk nasib para guru kedepanya. [mb9]
