Ribuan massa aksi Muhammadiyah, NU, Darul Da’wah wal Irsyad (DDII) Al-Irsyad, Mathlaul Anwar, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Ikadi, perwakilan pemuka tiap agama, berbagai organisasi kepemudaan hingga siswa mulai dari Sekolah Dasar hingga hingga Sekolah Menengah Atas, menggelar aksi solidaritas untuk Rohingya di depan Gedung Negara Grahadi pada Selasa (5/9) kemarin. Mereka menuntut agar pembantaian Muslim Rohingya oleh Junta Militer Myanmar dihentikan. [trie diana]
Ponpes Darut Taubah Siap Tampung Pengungsi
Surabaya, Bhirawa
Kekerasan yang menimpa Muslim Rohingya memicu rasa solidaritas masyarakat Jatim. Ribuan masyarakat di beberapa daerah menggelar aksi solidaritas menuntut agar kekejaman junta militer Myanmar terhadap Muslim Rohingya dihentikan.
Di Surabaya Ribuan massa dari Muhammadiyah, NU, Darul Da’wah wal Irsyad (DDII) Al-Irsyad, Mathlaul Anwar, Dewan Dakwah Islamiyah (DDI), Ikadi, perwakilan pemuka tiap agama, berbagai organisasi kepemudaan, siswa SD hingga hingga SMA, menggelar aksi solidaritas untuk Rohingya di depan Gedung Negara Grahadi pada Selasa (5/9) kemarin.
Massa aksi juga menuntut Pemerintah Indonesia, ASEAN dan PBB untuk segera melakukan tindakan dalam membantu etnis Rohingya. Selain itu juga menuntut pihak-pihak yang terlibat genosida atau pembantaian segera diadili di Mahkamah Kejahatan Internasional, serta menuntut Komite Nobel untuk mencabut penghargaan Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyii karena dinilai melanggengkan genosida.
Koordinator Komite Aksi Kemanusiaan Surabaya untuk Rohingya, M Arif AN dalam tuntutannya, mendesak Pemerintah Bangladesh untuk membuka perbatasan demi alas an kemanusiaan, sehingga memungkinkan etnis Rohingya menyelamatkan diri dari persekusi Pemerintah Myanmar.
Kemudian mendesak ASEAN untuk menekan Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya. Bila dalam waktu yang dipandang cukup tidak dilakukan Pemerintah Myanmar, maka mendesak kepada ASEAN untuk mempertimbangkan pembekuan keanggotaan Negara di ASEAN.
Arif juga meminta Komite Hadiah Nobel untuk mencabut penghargaan Nobel Perdamaian bagi Aung San Suu Kyi, salah satu pemimpin terkemuka Myanmar, yang alih-alih tidak menunjukkan kesungguhan untuk mengakhiri tergedi kemanusiaan di Myanmar, justru memperburuk keadaan. Mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court/ICC) untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggungjawab atas praktik genosida terhadap Etnis Rohingya di Myanmar. Dan menuntut Pemerintah Indonesia mengusir Duta Besar Myanmar dari Indonesia.
“Kami meminta Presiden Joko Widodo untuk mengusir Duta Besar Myanmar dari bumi Indonesia. Sebab nyata-nyata hingga kini tidak ada itikad baik untuk menjembatani menyelesaikan konflik di Rohingya. Dan kami mengajak seluruh elemen masyarakat, Ormas, Organisasi Kepemudaan dan seluruh warga Indonesia untuk melakukan aksi solidaritas kemanusiaan dan misi bantuan kemanusiaan terhadap Saudara Kita Etnis Rohingya dengan kesadaran agar konflik geopolitik di Myanmar tidak merembet ke Indonesia,” kata Arif.
Wakil Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Hamri Aljawari, yang menginisiasi aksi solidaritas ini menilai Pemerintah Indonesia mempunyai peranan penting untu dapat menghentikan kekerasan dan pembantaian yang dilakukan Militer Myanmar.
“Kami menuntut Pemerintahan Jokowi agar bertindak lebih agar kekerasan terhadap Umat Muslim Rohingya bisa segara dihentikan dan pihak yang melakukan kekejaman agar dihukum,” ujar Hamri Al Jawari.
Aksi yang sama juga di oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Blitar Raya, massa mendesak pemerintah untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Myanmar, Selasa (5/9) kemarin.Bahkan mereka juga menuntut pemerintah mengusir duta besar Myanmar untuk Indonesia.
Sambil berorasi, massa juga menggelar teatrikal kekerasan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya.
“Kami tempo tiga kali 24 jam Pemerintah Myanmar tidak menghentikan tindak kejahatan tersebut, maka kami mendesak Pemerintah Indonesia untuk memutuskan hubungan diplomasi dengan Myanmar dan mengusir duta besar Myanmar untuk Indonesia ,” kata koordinator aksi, Muh. Haris Habibudin.
