Ribuan Pemudik Datang, ODR Kabupaten Nganjuk Capai 5.096

Bekas gedung RSUD Kertosono di Desa Kudu Kecamatan Kertosono mulai dibersihkan dan akan difungsikan untuk lokasi karantina penderita covid 19 dan ODR.(ristika/bhirawa)

Nganjuk, Bhirawa
Kabupaten Nganjuk yang dikepung oleh zona merah penyebaran covid 19 juga berpotensi tinggi menjadi daerah terjangkit. Apalagi saat ini data Dinas Kesehatan Pemkab Nganjuk tercatat 5.096 orang dalaam resiko (ODR).
Ribuan ODR tersebut seluruhnya warga Nganjuk yang bekerja dan berdomisili di daerah zona merah penyebaran covid 19 dan saat ini sedang mudik. Data Dinkes menyebutkan per 29 Maret jumlah ODR sudah mencapai 3.010 dan per 30 Maret tercatat data ODR melonjak tajam menjadi 5.096 orang.
“Setiap pendatang harus segera dilakukan pendataan awal. Seperti cek KTP , asal dari mana. Rumah dan pekerjaan dimana. Sehingga bisa dipantau masing – masing alamat mereka, ” tegas Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidhayat.
Pemkab Nganjuk telah memberlakukan tracking atau pendataan pada setiap jalur masuk Nganjuk. Seperti terminal bus, stasiun kereta api dan jalur keluar tol Nganjuk. Dalam kegiatan tersebut harus dilakukan check point yang tim nya harus komplit. Terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, Dishub, dan Dinkes.
Selain itu, Bupati Novi menerapkan jam malam secara ketat di wilayah Kabupaten Nganjuk. “Kurangi perkumpulan dan kerumunan anak-anak muda. Para perangkat desa untuk terapkan jam malam. Jam malam ini berlaku di seluruh wilayah di Kabupaten Nganjuk untuk dipatuhi,” tandas Bupati Novi.
Pemkab Nganjuk juga membuka rumah karantina untuk menampung mereka yg terinfeksi atau ODR dengan gejala ringan. Selain itu menjaga agar supaya rumah sakit – rumah sakit yang ada tidak penuh. Rumah karantina yang dimaksud antara lain RS Kertosono lama atau Gedung Mpu Sindok. “Tapi belum bisa diputuskan sekarang tempatnya. Dalam waktu dekat mudah-mudahan sudah ada kepastian dimana rumah karantina yang akan digunakan, ” tambah Bupati Novi.
Yang terpenting saat ini menurut Bupati Novi mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang diakibatkan kebijakan social distancing dan physical distancing. Menjaga ketersediaan bahan pokok, maka Disperindag , Dinas Kantor Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian , Camat dan juga para Kades serta lurah harus memantau secara terus menerus harga pangan.
“Saya perintahkan kepada dinas terkait untuk melakukan pemantauan kebutuhan pokok masyarakat. Operasi pasar salah satunya dan identifikasi betul khusus Disperindag dan Bulog tolong dicek. Jangan sampai hasil di Nganjuk dibawa ke luar kota,” perintah Bupati Novi kepada jajarannya.(ris)

Tags: