Ribuan PPDI Lamongan menuntut kenaikan gaji. [Alimun Hakim]
Realisasikan Kenaikan Gaji Rp 2 Juta Perbulan
Lamongan, Bhirawa
Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Kabupaten Lamongan, menuntut kenaikan gaji sebesar Rp 2 juta perbulan dari semula gaji mereka yang berkisar antara Rp 700.000 hingga Rp 800.000 perbulan. Tuntutan itu disampaikan saat mereka menggelar silahturahmi antar perangkat desa di Gedung Korpri, Jalan Kusuma Bangsa Lamongan, Rabu (27/2), siang.
Ketua PPDI Kabupaten Lamongan, Hartono, menandaskan, tuntutan akan terus dilakukan sebelum pemerintah memenuhinya. Alasannya, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga telah memutuskan menaikkan gaji tetap perangkat desa yang disetarakan dengan (PNS) golongan IIA. Menindak lanjuti pernyataan Presesiden tersebut, maka perangkat desa menuntut agar pemerintah daerah segera merealisasikan pencairan itu. “Intinya kegiatan ini adalah menuntut, agar pemerintah segera kenaikan gaji perangkat desa sebesar Rp 2 juta rupiah per bulan,” kata Hartono,
Jika tuntutan ini tidak segera direalisasikan dalam waktu dekat, maka .semua perangkat desa di seluruh Kabupaten Lamongan mengancam tidak akan melayani masyarakat di desa mereka masing-masing alias mogok kerja, hingga tuntutan mereka bisa dipenuhi oleh pemerintah daerah Lamongan.”Tentunya kami tidak akan melayani masyarakat di desa, dan ini akan berdampak pada persiapan penyelenggaraan pemilihan umum,” jelasnya.
Selain mengancam akan mogok kerja, perangkat desa tersebut akan mengelar aksi turun jalan dan menemui langsung Bupati Lamongan Fadeli di kantornya dalam waktu dekat ini. “Itikad kita sudah baik-baik, kami tidak langsung turun ke jalan, dan hanya menggelar pertemuan dengan sejumlah perangkat desa di gedung ini, tetapi jika tuntutan kami tidak dipenuhi maka kemungkinan besar kita akan melakukan aksi turun .ke jalan,” tegasnya.
Sementara ribuan perangkat desa yang hadir dalam pertemuan itu, juga merasa kecewa. Sebab mereka yang sudah lama menunggu sejak pagi hari tidak kunjung ditemui Bupati. Bupati Fadeli yang diharapkan hadir dan memberikan paparan terkait tuntutan mereka, tidak bisa hadir dengan alasan tengah menjalankan tugas kunjungan di Kecamatan Paciran. “Kami sudah sampaikan sejak lama pemberitahuan ini kepada beliau (Bupati) tapi beliaunya tidak hadir,” ungkapnya.
Dalam pertemuan itu total jumlah perangkat desa yang hadir sebanyak 3.996 orang lebih. Bahkan masih ada beberapa perangkat desa di tiga kecamatan di Lamongan tidak hadir dalam pertemuan itu. Berasal dari Kecamatan, Brondong, Sukorame dan Kecamatan Lamongan kota. “Dan kami tegaskan, bahwa tuntutan kita ini saya yakin tidak ada politisasi yang mendukung pasangan calon presiden tertentu, ini adalah murni tuntutan kita untuk kenaikan gaji,” pungkas Hartono.
Terpisah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan Saim mengaku, telah mengkomunikasikan hal ini langsung ke Menteri Sekretaris Negara, dalam komunikasi itu, sudah ada kesepakatan jika perangkat desa akan disetarakan dengan (PNS) golongan IIA, sesuai janji presiden. “Sebelum saya datang di gedung ini menemui kalian semua, hal ini juga sudah saya sampaikan. Kami DPRD sebagi wakil rakyat akan mengawal proses ini hingga tuntas,” katanya. [mb9]
