Personel gabungan personel kepolisian dan 2.980 personel TNI saat mengikuti Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Semeru 2019 dan Persiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Kamis (13/6) di Lapangan Apel Mapolda Jatim, Kamis (13/6). [trie diana/bhirawa]
(Pelaksanaan Sidang PHPU oleh MK)
Polda Jatim, Bhirawa
Menghadapi sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Jumat (14/6). Polda Jatim mensiagakan sebanyak 9.311 personel gabungan Polri dan TNI guna melakukan pengamanan di Jatim.
Ribuan personel gabungan itu terdiri dari 6.331 personel kepolisian dan 2.980 personel TNI. Hal itu dikatakan oleh Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan saat Apel Konsolidasi Operasi Ketupat Semeru 2019 dan Persiapan Pengamanan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Kamis (13/6) di Lapangan Apel Mapolda Jatim.
“Apel Konsolidasi ini memang agak berbeda dengan Apel-apel Operasi Ketupat sebelumnya, baru tahun ini baru ada Apel Konsolidasi. Karena dilanjutkan ada kegiatan sidang PHPU oleh MK,” kata Irjen Pol Luki Hermawan.
Luki menjelaskan, pasukan gabungan ini pada Jumat (14/6) mulai disebar ke beberapa kawasan objek vital di Jatim. Seperti Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), gudang logistik Pemilu, dan berbagai objek vital masyarakat Jatim. Menurutnya, pengawalan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kemanan jelang sidang PHPU di MK.
“Ini penting karena perkembangan situasi kamtibmas baca pengumuman hasil Pemilu cukup tinggi. Bukan hanya di Jakarta saja namun berimbas ke Provinsi lain termasuk Provinsi Jatim,” jelas Luki.
Berkaca dari insiden pembakaran Mapolsek Tambelangan, Sampang, Madura, yang terjadi pasca penetapan hasil pemilu oleh KPU Pusat. Alumnus Akpol 1987 ini tak ingin insiden serupa terjadi jelang sidang perdana hingga putusan hasil sengketa pemilu 2019 di MK.
“Kasus itu membuktikan bahwa Jatim ternyata menjadi salah satu target untuk diganggu keamanannya oleh beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab,” ucapnya.
Selama menjalankan operasi pengamanan, sambung Luki, pihaknya bakal menerapkan pola pengamanan preventif bahkan represif. “Setelah melakukan pengamanan kami akan berupaya untuk melakukan secara preventif dan pepresif yang didukung oleh kegiatan intelijen,” tegasnya.
Luki juga berharap pasukan yang dikerahkan dalam pelaksanaan pengamanan kali ini selalu menyiapkan diri dan meningkatkan kewaspadaannya. Senantiasa melakukan deteksi dini terhadap kemungkinan munculnya konflik serta menjalin komunikasi dengan para tokoh agama maupun masyarakat.
“Melaksanakan mapping dan monitoring terhadap kelompok yang diindikasi akan menggangu proses jalannya sidang PHPU. Selalu laukan pencegahan sedini mungkin agar tidak menimbulkan gangguan kamtibmas. Serta menjalin sinergitas dengan TNI, tokoh politik, tokoh agama, tokoh pemuda, dan komponen masyarakat lainnya,” pungkasnya. [bed]
