Ribuan Siswa Sekota Memperoleh Pendidikan Politik

Wali Kota Hadi mensosialisasi pendidikan politik pemilih pemula. [wiwit agus pribadi]

Probolinggo, Bhirawa
Menghadiri pembukaan Sosialisasi Pendidikan Politik Pemilih Pemula, di Command Center Kantor Pemkot Probolinggo, Wali Kota Probolingggo, Habib Hadi Zainal Abidin, menekankan kepada pelajar SMA/SMK/MA negeri dan swasta di seluruh Kota Probolinggo untuk dapat menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Wali Kota Habib Hadi didampingi Sekdakab, drg Ninik Ira Wibawati, Kepala Bakesbangpol Ahmad Sudianto, perwakilan dari KPU Kota Probolinggo, dan Polres Probolinggo Kota. Wali kota Habib Hadi menjelaskan, pemilih pemula harus peka terhadap isu politik di sekitarnya agar dapat menentukan pemimpin yang baik dalam lima tahun ke depannya.
“Untuk para siswa SMA/SMK/MA yang akan mengikuti Pemilu serentak tahun 2024 untuk tetap independen dan netral, tidak berafiliasi pada kelompok atau partai tertentu, turut menjaga situasi yang kondusif dan aman selama pesta demokrasi berlangsung,” pesan wali kota.
Untuk mendukung program penguatan politik, selain menggelar sosialisasi, Habib Hadi juga telah mengagendakan acara sehari bersama Wali Kota Probolinggo. ”Saya ingin mengajak adik – adik dari SMA/SMK/MA secara acak untuk mengikuti kegiatan saya selama sehari, sudah saya jadwalkan acaranya. Nanti pengalaman ini dijadikan pembelajaran dan pengalaman seperti apa dinamika dalam pemerintahan, dimana seluruh elemen harus bersatu,” tuturnya.
Sehingga memorinya seakan – akan diajak memutar kembali peristiwa hampir setahun silam ketika terjadi demostrasi antirevisi UU KPK. Saat itu sejumlah pelajar juga terlibat. Banyak di antara mereka juga ditahan oleh polisi. Terkait keterlibatan pelajar di dalam peristiwa demonstrasi bisa dilihat dari dua sisi.
Pertama, sebagai bentuk pendidikan politik. Kedua, sebagai eksploitasi anak – anak di kancah politik. Sisi yang pertama tentu bernilai positif, meski tetap harus dilakukan secara hati – hati. Mangapa harus hati – hati? Karena, jika tidak hati – hati akan terjerumus dalam eksploitasi anak.
Kedua, jika jelas sebagai bentuk eksploitasi anak, tentu bernilai negatif, maka perlu dihindari. Salah satu cara untuk menghindari eksploitasi anak dalam politik adalah melalui pendidikan politik yang benar. Dan ajang pendidikan politik bukan saja hajatan politik praktis seperti pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, atau pemilihan umum.
Pendidikan politik harus dibawa ke dalam pengertian politik yang lebih luas, bukan saja yang mewujud dalam bentuk persaingan untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga politik dalam arti makro, yaitu usaha yang ditempuh warga negara (civil society) untuk mewujudkan kebaikan bersama (teori politik klasik Aristoteles).
Melihat berbagai kasus yang terjadi, terutama yang berkaitan dengan keterlibatan pelajar dalam berbagai peristiwa politik, masih terdapat beberapa hal yang patut ditelaah. Misalnya, tindak kekerasan oleh dan terhadap siswa SMA/SMK seusai mengikuti demonstrasi anti revisi UU KPK di DPR tahun lalu.
Ini terulang dalam demostrasi anti-UU Cipta Kerja. Ini adalah contoh buram dalam peristiwa politik yang belum menggembirakan. Para pelajar juga dikesankan hanya ikut – ikutan dan kurang memahami aspirasi apa yang hendak disuarakan.
Lantas, apakah pelajar tidak diperkenankan terlibat dalam pertistiwa politik? Peristiwa politik macam apa yang semestinya boleh dan tidak boleh diikuti para siswa? Bagaimana peristiwa politik, misalnya demonstrasi pelajar, jika dilihat dari perspektif pendidikan politik di sekolah?
“Bagaimana pendidikan politik di sekolahan yang selama ini terjadi? Pertanyaan ini sepatutnya dielaborasi lebih jauh. Sehingga diperoleh suatu format dan solusi bersama tentang pendidikan politik di sekolahan yang ideal,” tutur Habib Hadi.
Kalau dilihat dari segi usia yang masih anak-anak, peristiwa politik yang melibatkan para pelajar tentu harus memperhatikan UU Pelindungan Anak. Pelajar SMA/SMK tidak semuanya masuk kategori anak-anak. Batasan usia anak adalah 18 tahun. Bisa jadi pelajar SMA/SMK kelas tinggi (XII) ada yang usianya lebih dari itu.
Peristiwa politik yang melibatkan pelajar bisa jadi tetap melibatkan peserta anak-anak jika pelajar yang terlibat aksi itu siswa SD dan SMP. Di Probolinggo, Jawa Timur, beberapa bulan lalu, sempat terjadi siswa – siswi Taman Kanak-kanak (TK) berpawai mengenakan kostum jubah, cadar, lengkap dengan pedang.
Setiap warga negara berhak menyampaikan aspirasi, mengekspresikan pendapat di muka umum. Pengertian setiap warga negara mencakup juga para pelajar. Kebebasan berpendapat dijamin UU (Pasal 28 UUD 1945 dan UU Nomor 9 Tahun 1998). [wap]

Tags: