Wali Kota Hadi serahkan bantuan PIP. [wiwit agus pribadi]
Berkat Perjuangan Wali Kota Hadi Ke Pemerintah Pusat
Probolinggo, Bhirawa
Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin berhasil memperjuangkan ribuan pelajar SD/SMP di Kota Probolinggo, untuk mendapatkan bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat. Terbukti, dari 2.878 anak yang mendapat bantuan, berkat perjuangan wali kota akhirnya mendapatkan tambahan kuota sebanyak 3.331 anak. Jadi, total penerima menjadi 6.209 anak.
Upaya ini dilakukan wali kota demi warganya yang membutuhkan bantuan pendidikan. Fakta ini tersampaikan pada saat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo menggelar sosialisasi peran orangtua menuju merdeka belajar, penyerahan bantuan PIP dan transportasi angkutan pelajar gratis tahun 2020, di GOR Mastrip.
“Upaya Wali Kota yang telah mengawal usulan bantuan Program Indonesia Pintar, Alhamdulillah kuotanya dapat bertambah,” ujar Kepala Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, M Maskur, Selasa (4/2).
Besaran bantuan PIP untuk siswa SD (86 SD) sebesar Rp450 ribu per tahun, untuk siswa SMP (29 SMP) sebesar Rp750 ribu per tahun. Sedangkan bantuan angkutan transportasi pelajar dari APBD sebesar Rp150 ribu per orang setiap bulannya, untuk 103 siswa di SMP Negeri 8. Bantuan PIP akan diterima para siswa melalui bank penyalur bantuan yaitu BRI, dengan cara pembuatan buku tabungan oleh wali murid.
“Sekali lagi kami sampaikan terima kasih atas upaya Wali Kota Probolinggo dalam upaya peningkatan layanan, akses dan mutu pendidikan di Kota Probolinggo,” jelas Maskur.
Sedangkan Wali Kota Habib Hadi mengatakan, Pemerintah Kota Probolinggo selalu berupaya menjamin kemudahan akses dan layanan pendidikan bagi seluruh warga. Diantaranya, dengan memperjuangkan siswa jenjang SD dan SMP untuk mendapat pendidikan gratis, bermutu dan berkualitas.
“Dengan harapan tak ada lagi anak usia sekolah di Kota Probolinggo yang putus sekolah karena keterbatasan biaya. Saya berharap bapak/ibu dapat memanfaatkan dana bantuan ini secara maksimal untuk kebutuhan pendidikan anak – anak kita. Kami juga berharap dukungan dari semua pihak terutama bapak/ibu orangtua selalu bersama kami dalam memajukan Kota Probolinggo,” terangnya.
Bantuan angkutan pelajar yang diberikan melalui asosiasi sopir angkot, lanjut Habib Hadi, tentunya melalui seleksi yang mengedepankan kenyamanan layanan bagi pelajar. Program ini diharapkan menggairahkan kembali transportasi angkutan bagi pelajar secara umum di Kota Probolinggo.
Terkait merdeka belajar, Kota Probolinggo sangat mendukung perubahan melalui revolusi belajar peserta didik. Merdeka belajar bukan berarti bebas tidak belajar, tetapi justru belajar yang diliputi semangat memerdekakan peserta didik untuk melakukan eksplorasi dan memperdalam penguasaan kompetensi.
“Merdeka belajar untuk menumbuhkembangkan kepercayaan diri dalam berekspresi, sehingga dapat menghasilkan lulusan yang kreatif, memiliki kemampuan berpikir kritis, memiliki kemampuan komunikasi, berkolaborasi, berbudaya literasi dan memiliki karakter kuat dengan harapan mampu bersaing dalam kehidupan,” katanya.
Sementara itu, salah seorang wali murid SMP Negeri 9, Wiwik Wijayanti, mengaku tidak menyangka putranya yang duduk di kelas VIII mendapat bantuan dari pemerintah. ”Saya berterimakasih kepada pemerintah, kepada pak wali karena anak saya mendapat bantuan ini. Nantinya uang itu untuk kebutuhan anak sekolah seperti sepatu dan keperluan lain,” ungkap janda dua orang anak, warga Jl Cangkring ini.
Wali Kota Hadi mengakui, akses pendidikan di Kota Probolinggo belum sepenuhnya dinikmati warganya. Pemerintah Kota menganggarkan Rp63 Miliar untuk akses pendidikan gratis pada ribuan siswa. Wali Kota Probolinggo Hadi Zainal Abidin, berharap pendidikan gratis tidak hanya menjadi jargon, tapi menjadi komitmen.
Pada tahun anggaran 2019 lalu, Pemkot Probolinggo melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) menyiapkan dana Rp63.287.388.600 untuk pendidikan gratis. Rinciannya, BOS Pusat SD dan SMP Negeri sebesar Rp28.978.060.000; BOS Pusat SD dan SMP Swasta sebesar Rp3.716.000.000; BOSDA SD dan SMP Negeri sebesar RP19.286.164.600; dan BOSDA SD/MI dan SMP/MTs Swasta sebesar Rp. 7.225.800.000.
Selain untuk tingkat SD dan SMP sederajat, juga ada BOP PAUD Pusat dan Daerah sebesar Rp3.245.086.000; serta BOSDA Madin sebesar Rp836.278.000. Menurutnya selama ini pendidikan gratis 12 tahun belum maksimal dilakukan, sehingga tahun 2019 ini dana BOS dan BOSDA juga ditingkatkan pengajuannya.
“Pendidikan murah dan bermutu dapat dilaksanakan di seluruh Kota Probolinggo. Jangan hanya seremonial semata, tapi lebih pada komitmen akses pendidikan. Jadi komite dan sekolah tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun,” tutur Wali Kota.
Selain dana operasional untuk sekolah itu, Disdikpora juga menyiapkan program untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Juga Program untuk penyaluran minat, bakat, dan kreativitas siswa di Kota Probolinggo.
“Karena itu dalam peningkatan kualitas pendidikan, jangan menoleh ke belakang tapi menatap masa depan pendidikan Kota Probolinggo yang lebih baik,” tandas Wali Kota Habib Hadi.
Permasalahan yang paling penting dalam pendidikan adalah biaya pendidikan. Maka dengan adanya kebijakan pendidikan gratis ini, tentunya meringankan beban masyarakat untuk membiayai pendidikan yang berkaitan dengan edukatif dan kegiatan sekolah,” tambah Eko Wahyono, Ketua Dewan Pendidikan Kota Probolinggo. [wap]
