Dr Tri Rismaharini
Surabaya, Bhirawa
Kinerja Wali kota Surabaya, Dr Tri Rismaharini selama memimpin kota Pahlawan dinilai lebih pro ekonomi kapitalis dibanding ekonomi kerakyatan. Akibatnya, hasil pembangunan Kota Surabaya juga hanya dinikmati masyarakat kalangan menengah ke atas. Sedangkan masyarakat kelas bawah atau wong cilik justru semakin termarginalkan.
Pernyataan itu disampaikan Rudy Akhwadi ketua Pengurus Cabang Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (PC ISNU) Kota Surabaya di sela-sela diskusi dengan tema “Evaluasi Pembangunan Kota Surabaya menyongsong Pilwali 2015” di JX International Jalan A Yani Surabaya, Minggu (26/4).
Lebih jauh Rudy mencontohkan, pembangunan kawasan kota metropolitan, supermall dan apartemen yang kian marak akhir-akhir ini sejatinya untuk memenuhi kepentingan orang-orang berduit (kapitalis). “Harusnya Pemkot menfasilitasi masyarakat yang ingin bangun kos-kosan supaya lahan yang dimiliki lebih produktif dan tidak dijual untuk keperluan konsumtif,” sindir alumnus teknik ITS Surabaya ini.
Senada, Ahmad Yazid dosen Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya mengatakan bahwa pembangunan yang dilakukan Tri Rismahrini kurang menyentuh potensi ekonomi sektor riil dan ekonomi syariah. Alasannya, pola pembangunan wali kota perempuan pertama di Surabaya itu lebih mengedepankan pada ekonomi sektor makro.
Di contohkan Yazid, Kota Surabaya memiliki kurang lebih 6 ribu pondok pesantren dan 2.400 ponpes yang memiliki lembaga pendidikan formal. Namun potensi yang besar itu kurang tersentuh sehingga keberadaan ponpes di Surabaya kurang berkembang. “Padahal kalau ponpes-ponpes itu diberi program bantuan hibah untuk mengembangkan ekonomi syariah seperti pendirian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) tentu perekonomian warga Surabaya lebih hidup,” dalihnya
Sementara Fahrul Muzakki dosen FISIP Unair Surabaya menilai kinerja pemerintahan Tri Rismahrini yang paling menonjol adalah di bidang inovasi teknlogi informasi dan penghijauan kota. Sedangkan di bidang yang lain seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan Masyarakat (IKM) dari tahun ke tahun juga meningkat.
Kendati demikian, dosen muda Unair itu memberi catatan bahwa pola kepemipinan Tri Rismaharini cenderung otokratik (one man show) sehingga sudah untuk diajak bekerja secara tim. Kemudian kerawanan sosial masih marak, pembangunan sosial budaya stagnan, penutupan prostitusi Dolly belum tuntas, persoalan pengelolaan KBS, surat ijo maupun persoalan persebaya dan bonek mania.
“Keberhasilan Tri Rismaharini lebih menonjol ke publik dibanding kekurangannya itu karena dia berhasil merangkul media-media besar untuk membanck up pemerintahannya,” ungkap Fahrul Muzakki.
Ia juga memprediksi Tri Rismaharini masih terkuat dalam Pilwali Kota Surabaya mendatang jika dia maju lagi. Bahkan kalaupun mantan kepala Bappeko Pemkot Surabaya itu maju melalui jalur independent, peluang menang juga masih besar. “Pertarungan Pilwali Kota Surabaya akan lebih menarik jika Tri Rismaharni berani maju lewat jalur independent atau PDIP berani mengusung kadenya sendiri diluar Tri Rismaharini,” ungkas Muzakki. [cty]
