Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini lantik 13 lurah setelah menjalani serangkaian tes, Jumat (27/1) lalu di gedung lantai dua Balai Kota Surabaya. Gegeh Bagus Setiadi
Surabaya, Bhirawa
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini kembali menegaskan dirinya bakal memberi sanksi berat kepada para lurah yang tidak memerhatikan wilayah masing-masing. Bahkan, Wali Kota dua periode ini tidak segan-segan mencopot bagi para lurah yang dianggapnya malas.
Hal ini disampaikannya di sela pelantikan 93 pejabat eselon III, IV dan 71 lurah yang dimutasi, pada Jumat (27/1) lalu di gedung lantai dua Balai Kota Surabaya. Rinciannya, ada enam pejabat eselon III B, dan 87 pejabat eselon IV A. Mutasi pejabat babak kedua ini memang direncanakan untuk mengisi kekosongan 15 kursi lurah yang sempat kosong pada tahun kemarin.
Dalam acara tesebut, juga dilakukan rotasi bagi Lurah yang masa jabatan di daerahnya telah lebih dari lima tahun sebagai bentuk penyegaran lingkungan kerja. Tak hanya Lurah, Wali Kota juga melantik dua kepala bidang baru dan tiga sekretaris kecamatan baru.
Risma menegaskan, dari 15 kursi, hanya terisi 13 posisi lurah. Pasalnya, dari tes yang diikuti oleh 90 pejabat, hanya 13 yang berhasil lolos. Wali Kota perempuan pertama di Pemkot Surabaya ini tetap meminta kepada lurah baru agar bekerja all out bagi warga, sebab lurah merupakan mata, telinga, tangan dan kaki walikota.
“Saya tidak mau maksa. Saya tidak ingin lurah-lurah ini bermasalah. Beberapa lurah pernah bermasalah dan saya tidak ingin berulang. Bagi pejabat yang malas dan sering keluar tanpa tujuan tidak akan kompromi,” tegasnya kepada para lurah.
Risma bahkan telah menurunkan tim khusus untuk memantau pejabat di setiap SKPD. Bila ada yang melanggar akan dikenai sanksi mutasi. Sebanyak 15 lurah sebelumnya resmi dilantik dan mengisi kekosongan lurah, sedangkan dua lurah masih belum terisi, karena hasil tes banyak yang tidak memenuhi syarat.
Bahkan, Risma mengingatkan kepada 13 lurah yang baru dilantik agar tidak menyalahgunakan jabatan. Karena itulah, sebelum dilantik para lurah dibekali dengan berbagai diklat.
“Saya sudah minta BKD ada semacam seleksi seperti kejar paket C, untuk penyetaraan. Juga ada diklat soal pertanahan dan pengelolaan keuangan, atau lainnya,” ujarnya.
Risma kembali mengatakan akan memproses beberapa lurah yang baru-baru ini ketahuan tidak ada di tempat saat jam kerja. Lurah-lurah ini juga dinilai tidak aktif melaporkan kondisi sosial maupun infrastruktur di lingkungan kerjanya melalui grup percakapan Line yang langsung terhubung ke Risma.
“Saya sendiri yang memasukkan laporan ada jalan lubang, ada masyarakat yang butuh bantuan. Nanti pasti saya proses itu, saya minta BKD mengecek dulu,” katanya.
Risma mengingatkan, bahwa posisi Lurah adalah posisi penting karena langsung berhubungan dengan masyarakat. Karena itu, dia meminta agar lurah bekerja lebih giat untuk rakyat.
“Anda dibayar dengan uang rakyat, tolong kerja. Jangan cuma asal perintah. Tugas pimpinan itu memberikan arahan agar yang di bawah bisa bekerja,” kata Risma.
Wali Kota perempuan pertama di Pemkot Surabaya ini tetap meminta kepada lurah baru agar bekerja all out bagi warga, sebab lurah merupakan mata, telinga, tangan dan kaki Wali Kota.
“Kita tak perlu kaya untuk membantu orang, dengan jabatan baru ini kita bisa membantu orang lain. Lurah cukup lapor ke saya, karena panjenengan (anda) semua merupakan mata, telinga, tangan dan kaki saya,” tegas Wali Kota.
Wali Kota mencontohkan seperti rumah mantan ketua RT 015/RW 007, Kelurahan Kapas Madya Baru yang ambruk akibat hujan deras yang disertai angin puting beliung.
“Meski panjenengan hanya foto dan lapor, bagi yang membutuhkan itu sangat berarti. Bayangkan besarnya bantuan kita bagi mereka,” imbuh Wali Kota.
Sementara, Sekretaris Kota Surabaya, Hendro Gunawan mengatakan, mutasi di lingkungan Pemkot Surabaya, merupakan hal yang biasa dilakukan Wali Kota untuk mengisi jabatan yang kosong.
“Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan pelayanan maksimal kepada masyarakat maupun pengusaha yang akan menginvestasikan usaha di Surabaya,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan mutasi, Risma yang juga kader PDI Perjuangan itu menjamin tidak ada unsur KKN. Semua pejabat akan menjalani tes sebelum dilantik. (geh.dre)
