Risma Tak Sepakat Eselon IV Dihapus Presiden

Tri Rismaharini

Surabaya, Bhirawa
Rencana Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bakal menghapus eselon IV dinilai kurang tepat oleh Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Untuk itu dalam waktu dekat ia akan mengirim surat kepada presiden mengenai penilaiannya tersebut.
“Nanti akan saya usulkan setiap daerah tidak sama, sebaiknya sesuai kebutuhan daerah. Untuk Kota Surabaya misalnya, saya tidak sepakat jika dihapus untuk jabatan eselon IV-nya. Kasihan eselon III-nya. Pasti berat tugasnya. Mungkin untuk daerah kecil masih bisa. Tapi kalau kota sebesar Surabaya dihapus, tugasnya eselon III terlalu berat,” ujar Wali Kota Risma, Selasa (12/11).
Wali kota perempuan pertama Kota Pahlawan ini lantas mencontohkan, penanganan rumah pompa di Kota Surabaya yang dipegang oleh Kepala Bidang Pematusan. Jika rencana pemangkasan eselon diberlakukan, Kabid Pematusan maka harus menanggani 69 rumah pompa yang ada di seluruh Kota Surabaya.
“Satu rumah pompa bisa itu sampai mencapai lima pompa, bahkan ada yang sembilan pompa. Jika eselon IV dihapus, semua tanggung jawab ada di eselon III. Baik secara administrasi, teknik kemudian operasional lapangan. Kalau seperti itu, sangat berat menurut saya,”ungkapnya.
Contoh lain, taman yang ada di Surabaya dalam penanganannya membutuhkan Unit Pelaksanan Teknis Daerah (UPTD) sendiri. “Taman itu ada UPTD sendiri. Karena kalau nggak, berat. Kalau itu dikelola kepala bidangnya, isok mendem (pusing) itu kepala bidangnya. Mungkin kalau daerah yang kecil, oke lah,” tandas Wali Kota Risma.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi meminta kepada Menteri PAN dan RB Tjahjo Kumolo untuk melaksanakan pemangkasan jabatan eselon IV terlebih dahulu. Saat ini terdapat eselon I, eselon II, eselon III, dan eselon IV.
“Saya kira di Kementerian PAN-RB sudah menyiapkan yang nanti akan memangkas pertama mungkin eselon IV terlebih dahulu di tiap kementerian meskipun ini juga harus dilihat secara cermat kajiannya,” kata Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (11/11).
Jokowi juga meminta adanya perubahan pola pikir para aparatur sipil negera (ASN) dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Pola pikir yang harus diterapkan para abdi negara adalah melayani dan hasil, bukan lagi ingin dilayani dan menerapkan prosedural. “Jangan sampai kita masih bertele-tele di prosedur tapi goal-nya justru tidak dilihat. Sekali lagi mengubah orientasi prosedur ke orientasi hasil,” katanya. [iib]

Tags: