Risma-Whisnu Sebut Indikasi Politik Uang

Surabaya ,Bhirawa
Pasangan Calon Wali Kota-Calon Wakil Wali Kota Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana mengklaim berhasil mengerek tingkat elektabilitas pasangan tersebut. Selain itu, pasangan inchumbent ini menyebut ada indikasi permainan money politic saat hari pencoblosan.
DPC PDIP Surabaya menyebut eletabilitas pasangan Risma -Wishnu merangkak naik.  Pada survey internal, jika Agustus lalu elektabilitas pasangan calon yang diusung PDI Perjuangan dalam Pilkada Surabaya itu 85 persen, sekarang elektabilitasnya sudah mencapai 87 persen.
“Agustus, hasil survey internal kita 85 persen, sekarang sudah 87 persen,” ungkap Ketua DPC PDIP Surabaya, Whisnu Sakti Buana, di acara Sosialisasi Pemenangan Risma-Whisnu dan pembekalan saksi, di Gedung Wanita, Kalibokor, Kamis (15/10) malam.
Meski mengalami kenaikan, politisi yang akrab disapa Mas WS ini mengajak para kader PDIP tidak lengah dengan perolehan tersebut. “Angka 87 bukan angka yang tinggi. Jangan lengah karena sudah merasa meraih kemenangan,” ajaknya.
Dia minta kader PDIP untuk tetap bekerja keras meraih kemenangan. Khususnya kepada para saksi sebagai ujung tombak untuk meraih kemenangan.
Menurutnya, target peroleh PDIP pada Pilkada Surabaya 9 Desember depan mencapai 93 persen. “Target kita tak berubah, 93 persen,” tegasnya.
Mantan Wakil Ketua DPRD Surabaya itu memberi perhatian khusus pada Kecamatan Sukolilo dan Mulyorejo. Dia minta di dua wilayah itu bisa meraih kemenangan mutlak.
Whisnu bahkan berjanji akan memberi reward berupa sepeda motor 5 unit dan beberapa ekor sapi bagi peraih suara terbanyak di tiap dapil, terutama di Sukolilo dan Mulyorejo.
“Kenapa Sukolilo perlu diperhatikan, karena hasil survey di daerah ini agak rendah,” ungkapnya
Whisnu menambahkan, kemenangan PDI Perjuangan di Pilkada 2015 untuk mengulang kesuksesan Pilkada Surabaya 2010, dan kemenangan besar saat Pemilu Legislatif 2014 lalu.
“Ini kesempatan untuk menunjukkan bahwa Surabaya akan tetap merah. Dan PDIP Surabaya sebagai barometer nasional,” ujarnya.
Sementara, Calon Wali Kota Tri Rismaharini kembali mengingatkan para kader dan saksi PDI Perjuangan untuk tetap mewaspadai praktik politik uang. “Jika kita mau menerima, kita akan menyesal 5 tahun,” kata Risma.
Dia mengungkapkan adanya informasi, bahwa para pemilih akan mendapat uang jika memilih pasangan tertentu. Modusnya, dengan cara memotret hasil coblosan.
“Informasinya A-1, coblosan difoto dengan kamera kecil, kemudian ditukarkan dengan uang,” paparnya.
Wali kota perempuan pertama di Surabaya yang beberapa kali meraih penghargaan nasional dan internasional itu minta kader PDIP untuk mencermati. “Tolong komplain jika menemukan itu,” ajaknya.
Risma menepis, kabar bahwa selama pemerintahannya kurang memperhatikan kawasan pinggiran. Menurutnya, di sejumlah kawasan pinggiran selama ini telah dibagun infrastruktur jalan dan institusi pendidikan.
“Bisa dicek, di Sukolilo dan Mulyorejo. Waktu jadi wali kota, saya bangun infrastruktur jalan, tujuannya untuk akses ekonomi,” jelasnya.
Meski sudah berembus adanya politik uang, Risma mengajak seluruh kader PDI Perjuangan tetap solid sampai saat coblosan Pilkada Surabaya yang kurang 54 hari lagi. (mc)
Sementara terkait alat peraga kampanye (APK) tim pemenangan paslon Risma-Whisnu menilai bahwa Panwaslu Surabaya tidak serius dan tidak tegas menjalankan tupoksinya sebagai penyelenggara Pilkada.
Hasil penelusuran tim pemenangan Risma-Whisnu yang tersebar di hampir seluruh wilayah Kota Surabaya, ternyata mendapatkan laporan soal masih terdapatnya alat peraga kampanye illegal (bukan produk KPU) milik paslon Rasiyo-Lucy yang belum ditertibkan.
Preseden ini bisa menimbulkan berbagai presepsi, Panwaslu yang tidak tegas atau memang penyelenggaran Pilkada Surabaya ini bersikap berat sebelah, dengan melakukan pembiaran. Pasalnya persoalan ini telah dilaporkan bahkan diketahui beberapa minggu sebelumnya.
Didik Prasetyo jubir paslon Risma-Whisnu mengatakan, Panwaslu Kota Surabaya tidak tegas bahkan tidak serius dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas Pilkada, karena sejumlah pelanggaran kampanye terkesan dibiarkan.
“Kami melihat Panwas masih belum tegas dan serius dalam melakukan pengawasan dan penertiban alat peraga kampanye yang menjadi tgas dan wewenangnya, mestinya segara melakukan tindakan agar tidak mendapat tudingan berat sebelah,” tegas pria berkacamata yang mantan komisoner KPU Jatim ini.
Didong- panggilan akrab Didik Prasetyo juga menyampaikan jika sampai sore hari ini Minggu (18/10), anggota timnya masih menemui sejumlah APK illegal milik paslon Rasiyo-Lucy yang belum ditertibakan.
“Sampai sore ini, ternyata masih terpasang dan jumlahnya sangat banyak, seperti di kaca Lyn P jurusan Joyoboyo- Kenjeran, lyn M jurusan Joyoboyo- Jembatan Merah, dan yang beruapa stiker/poster berukuran sedang, masih tertempel di tembok-tembok rumah warga dan dipaku di pohon kota di daerah Wiyung,” tandas wakil ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya ini. [gat]