Riwayat Wisata Semburan Lumpur Panas Lapindo Sidoarjo

Destinasi wisata semburan lumpur panas Sidoarjo memiliki potensi besar. Sayangnya destinasi ini dikelola ala kadarnya. Tampak loket masuk dan tangga naik ke tanggul dibuat seadanya tanpa mempertimbangkan keselamatan wisatawan. [alikus]

Pemerintah Setengah Hati Mengurus, Tarif Mahal, Wisatawan Kapok Datang Lagi
Kab Sidoarjo, Bhirawa
Semburan lumpur panas di lokasi pengeboran milik PT Lapindo Brantas yang terjadi sejak 29 Mei 2006, membuat sejumlah desa di Sidoarjo terpaksa menutup sejarah dengan kisah pilu. Belasan tahun berlalu, kawasan tersebut kini telah menjadi destinasi wisata. Sayangnya, potensi besar tersebut masih diurus ala kadarnya. Tak ada sentuhan serius dari pemerintah.
Hingga saat ini, semburan lumpur panas dari perut bumi tersebut masih belum bisa dihentikan. Tercatat ada tujuh desa di tiga kecamatan yang menjadi korban. Diantaranya Desa Mindi, Renokenongo, Siring dan Kelurahan Jatirejo di Kecamatan Porong. Lalu Desa Besuki Kecamatan Jabon. Kemudian, Desa Ketapang dan Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin.
Wilayah semburan lumpur panas itu menjadi wisata dadakan, yang dikreasi oleh warga sekitar. Pengunjung yang penasaran, banyak yang datang melihat. Dinas Pariwisata setempat sempat mengikutkan dalam lomba Anugerah Pesona Indonesia (API) pada 2017, dan berhasil meraih juara pertama dengan kategori unik.
Wisatawan yang datang tidak hanya dari Sidoarjo saja, melainkan juga dari luar daerah. Mereka ingin tahu sedahsyat apa semburan lumpur panas tersebut, yang hingga saat ini masih terus menyembur dari perut bumi.
Diantara wisatawan yang penasaran dengan fenomena langka itu adalah Didit, warga dari Jombang. Menurutnya, tempat obyek wisata semburan lumpur sangat indah untuk mengambil foto. Apalagi saat matahari tenggelam.
“Saya menyarankan jika ingin ke obyek wisata semburan lumpur sebaiknya datang pada sore hari. Selain untuk menghindari teriknya matahari, juga bagus untuk mengambil gambar. Kelihatan Gunung Penanggungan dan Gunung Arjuna,” ujarnya.
Hal sama juga disampaikan Wicaksono, pengunjung dari Surabaya. Dia mengatakan tempat wisata dadakan tersebut cukup bagus. Sebab akan bisa sebagai petanda sejarah dan orang asing yang tertarik melihat. Karena itu, kalau dikelola dengan baik akan ramai dengan pengunjung.
Namun dirinya sangat menyayangkan tidak ada peran dari pemerintah daerah. Misalnya menyediakan fasilitas dan sarananya. Akibatnya, ia melihat banyak pungutan-pungutan yang tidak resmi. Biasanya yang dialami tiap pengunjung tidak sama. Mulai dari biaya parkir sampai biaya masuk.
Tak jarang memang, wisatawan yang merasa kecewa setelah berkunjung ke semburan lumpur panas. Seperti yang disampaikan Visya, wisatawan dari Jakarta yang menceritakan dirinya jauh-jauh ke tempat itu mengaku sangat kecewa. Disana, ia hanya melihat lumpur yang kering dan asap saja. Juga bau gas yang menyengat.
“Saya merasa tidak nyaman, karena saat masuk ke lokasi sudah ditarik biaya-biaya tidak resmi oleh warga. Mulai saat parkir kendaraan sampai masuk. Saya sempat ditarik Rp70 ribu saat masuk untuk empat orang, setelah ditawar menjadi Rp50 ribu,” katanya.
Visya juga melihat fasilitas yang ada hanya asal-asalan saja. Misalnya tangga untuk naik ke tanggul lumpur hanya terbuat dari kayu. Tentunya fasilitas ini sangat mengkhawatirkan karena mudah patah, saat wisatawan akan naik ke tanggul.
Pernyataan serupa juga disampaikan Ari, pengunjung dari Kota Padang. Dia mengaku tidak mau datang lagi kesana karena alasan tidak nyaman. Saat ia parkir, sudah ditarik biaya Rp10 ribu dan saat naik ke atas tanggul lumpur ditarik lagi biaya Rp10 ribu.
“Pemerintah daerah harus turun tangan ikut mengelola wisata ini jika ingin konsisten mengembangkannya. Jangan setengah hati mengurusnya. Apalagi katanya sudah pernah dapat juara satu dalam lomba Anugerah Pesona Indonesia tahun 2017 lalu,” ungkapnya.
Contohnya seperti membenahi sarana dan fasilitas yang memadai, yang sangat dibutuhkan para pengunjung. Juga membenahi tarif biaya-biayanya agar tidak terkesan liar. “Karena tarif biaya kepada tiap-tiap pengunjung kadang tidak sama, sehingga pengunjung banyak yang merasa tidak nyaman,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Camat Porong, Khoirul Anam SSTP, juga mempunyai pengalaman tidak mengenakkan saat dirinya beberapa tahun lalu, mengantar rombongan tamu dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) saat berada di Sidoarjo, ingin melihat kondisi wisata lumpur Lapindo itu.
Meski tamu-tamu itu termasuk rombongan tamu plat merah, warga yang berada disana, kata Anam, tetap mematok biaya yang cukup lumayan. Tidak adanya keseragaman biaya dan fasilitas yang memadai bagi pengunjung, karena tidak adanya peran dari instansi terkait yang mengatur dan mengelolanya. “Jangan hanya bila nanti sudah besar dan berkembang diklaim sebagai hasil binaannya,” katanya.
Menurut Anam, sampai saat ini situasi dan kondisi di wisata dadakan lumpur Lapindo itu tidak berubah. Menurut ia, sayang kalau Pemkab Sidoarjo membiarkan tempat yang bisa menjadi sebagai salah satu titik destinasi wisata di Kab Sidoarjo itu. “Kalau terus seperti itu, orang yang sudah berkunjung akan merasa kecewa,” tandansya. [alikus]

Tags: