SPIRIT meraih medali (sebanyak-banyaknya) pada even olahraga, kini menjadi tujuan banyak daerah. Tetapi mesti dipahami, bahwa membangun prestasi ke-olahraga-an tak bisa dilakukan sesecara dadakan. Harus dilakukan melalui penelusuran bakat, serta pembinaan panjang terhadap calon atlet. Juga dibutuhkan biaya besar dan penerapan teknologi. Serta wajib menghindari “kepentingan lain” yang remeh-temeh (politik, dan KKN).
Periode libur panjang sekolah (pertengahan bulan Mei sampai pertengahan Juni), akan menjadi masa penjaringan calon atlet paling sibuk. Banyak murid SLTP dan SLTA telah siap “mengorbankan” masa libur sekolah, memilih berlatih keras. Masuk pusat pelatihan daerah (kabupaten, kota dan propinsi) bukan pilihan mudah. Melainkan jalan hidup keras yang harus dijalani pada masa remaja. Karena itu pengorbanan calon atlet, tak elok disusupi kenistaan jajaran official.
“Kepentingan lain” (politik dan KKN) pengurus cabor (cabang olahraga), adalah ke-nista-an. Banyak calon atlet berpotensisi kehilangan kesempatan berprestasi, karena kegaduhan kepengurusan cabor. Masih banyak kenistaan pengurus cabor. Termasuk mandeg-nya kepengurusan cabor karena ditinggal pindah tugas pengurus elit (ketua, sekretaris dan bendahara). Padahal di Amerika, dan Eropa, aparatur negara (sipil maupun militer) dilarang menjadi pengurus cabor.
Di China, aparatur negara yang menjadi pengurus cabor memperoleh penangguhan (pindah) tugas. Untuk menghadapi Olympiade 2004 misalnya, dianggarkan biaya tahunan (APBN China) mulai tahun 2000 hingga 2004. Jumlahnya mencapai 20 milyar yuan (US$ 3,14 milyar). Hasilnya, diperoleh 32 medali emas. Pada Olympiade 2012, China menjadi juara umum sampai pada H-1. Di akhir Olympiade hanya berselisih 4 emas dan 6 perunggu dibawah AS.
Nampaknya, AS, China dan negara-negara Eropa, tidak ingin kenistaan pengurus cabor menjadi kendala prestasi ke-olahraga-an. Tetapi di Indonesia, masih banyak aparat pemerintah (sipil maupun militer), dan jabatan publik lainnya, menjadi pengurus cabor. Seyogianya, pejabat yang menerima anggaran (gaji) dari APBN maupun APBD, tidak rangkap jabatan pada cabor maupun KONI. Kecuali pada masa pensiun, sehingga bisa benar-benar mengurus prestasi ke-olahraga-an.
Kenyataannya, pejabat karir maupun pejabat publik, cukup “betah” sebagai pengurus cabor maupun KONI. Kenyataan pula, banyak prestasi terhambat urusan sengketa pengurus cabor, ber-altar “kepentingan lain.” Misalnya, atlet cabor panahan yang berpeluang mengukir prestasi internasional, terpaksa kehilangan momentum. Di Jawa Timur, beberapa kepengurusan cabor lain juga menjadi “pasien” KONI.
Itulah (ke-nista-an kepengurusan cabor) yang menjadi kendala kronis prestasi ke-olahraga-an. Terutama menjelang Pra-PON, kendala ke-prestasi-an harus segera diakhiri. Pra-PON merupakan ajang penentuan (bisa atau gagal) meraih tiket berlaga di PON. Manakala luput kualifikasi pada Pra-PON, maka harapan medali pada even PON XIX, akan hilang. Kendala dan harapan bisa berlaga di PON menjadi tema utama dalam RAT (rapat anggota tahunan) KONI Jawa Timur.
Selama ini Jawa Timur selalu menjadi penyangga nasional perstasi ke-olahraga-an. Pada ajang PON, Jawa Timur sudah pernah dua kali juara umum (tahun 2000 dan 2008). Selebihnya pada urutan kedua dan ketiga. Sehingga KONI Jawa Timur, mesti cermat mempertahankan diri sebagai peserta “elite” PON. Kenangan paling indah (dan terdekat) adalah PON XVII di Kalimantan Timur 2008 lalu. Jawa Timur berhasil meraih juara umum dengan meraih 139 medali emas.
Peta jalan (prestasi PON XIX) KONI Jawa Timur sudah ditargetkan, diantaranya melalui sistem monitoring dan evaluasi. KONI Jawa Timur seyogianya wajib tegas “menyehatkan” Pengprov cabor. Juga mesti waspada terhadap upaya sistemik yang bisa menggerogoti potensi medali emas Jawa Timur. Termasuk merevisi target medali emas. Harus menjadi 250 emas dari 750 nomor pertandingan PON XIX (pada 44 cabor).
———- 000 ———-
