Foto: ilustrasi
Jombang, Bhirawa
Rois Syuriah PW NU Jatim KH Miftahul Akhyar tidak mempersoalkan adanya tuntutan agar bantuan dana pemerintah Propinsi Jatim terhadap pelaksanaan Muktamar ke-33 NU di Jombang diawasi oleh KPK. Menurutnya hal itu sudah menjadi kewajiban agar bantuan tepat penggunaannya.
” Tidak masalah, karena sudah seharusnya. Dan bantuan itu memang murni akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Muktamar NU saja,”jawabnya ditemui usai menghadiri pengajian PCNU Jombang bersama MWC NU se-Jombang dalam rangka penguatan institusi Syuriah di Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Minggu (19/4) sore kemarin.
KH Mif demikian dia biasa dipanggil menambahkan, bahwa di samping adanya pengawasan dari luar NU, pihaknya sudah mewanti-wanti kepada panitia untuk menggunakan anggaran bantuan dengan benar agar tidak menimbulkan masalah di belakang hari. “Saya sendiri akan ikut mengawasi, dan sudah saya pesan kepada panitia agar anggaran itu murni untuk kegiatan muktamar dan tidak untuk yang lain,”tandasnya.
Seperti diketahui, Garda Muda NU meminta adanya pengawasan bantuan APBD Provinsi Jatim pada pelaksanaan Muktamar ke-33 NU yang bakal digelar di Jombang 1- 5 Agustus mendatang. Alasannya agar anggaran yang bersumber dari uang rakyat itu tidak dikorupsi.
Muktamar NU di Jombang sendiri rencananya bakal menempati 4 pesantren yakni Bahrul Ulum Tambakberas, Pesantren Tebuireng, Pesantren Mambaul Maarif Denanyar dan Pesantren Darul Ulum Rejoso peterongan. Dan pusat kegiatan berada di Alun-alun Jombang.
Sementara itu terkait pelaksanaan Muktamar NU ini, KH Mif meminta jajaran NU untuk ikut berperan aktif menyukseskan. Karena kesuksesan muktamar yang berada di Jombang akan menjadi patokan.” PB NU terus mempertanyakan kesiapan itu, saya minta Jombang sebagai tuan rumah mulai PC dan MWC NU berperan aktif. Seperti di era KH Wahab dulu setiap ada kegiatan besar selalu diawali dengan istighasah, manakib, munajat dan lainnya, semua pengurus sudah harus mulai sejak sekarang,”tandasnya.
Masih menurutnya dalam Muktamar NU nanti proses pemilihan akan menggunakan sistem Ahlul Halli Wal Aqdi (Ahwa) yakni sistem musyawarah mufakat.” Ini untuk menciptakan pemimpin dalam hal ini Syuriah memiliki wibawa, karena di NU itu titik kepemimpinannya ada di Syuriah, sedangkan tanfidziah adalah pelaksana,”tandasnya. [rur]
