Rombongan Bupati Tuban Tabrakan Beruntun

30-mobil-bupati-tabrakanTuban, Bhirawa
Karena menghindari pelajar, iring-iringan kendaran dinas yang ditumpangi Bupati Tuban H Fathul Huda mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Tuban – Merakurak, tepatnya di depan kantor Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BPPKP) saat melakukan kunjungan kerja di Kecamatan Jatirogo dan Bancar, Selasa (29/4).
Meski tidak ada korban jiwa, dalam tabrakan beruntun yang melibatkan mobil Patwal dari Dinas Perhubungan (Dishub), mobdin Bupati Tuban, mobdin Dinas Pertanian, dan mobdin Dinas Perekonomian dan Pariwisata mengalami ringsek di bagian depan dan belakang. “Iya ada kecelakaan, tapi Bupati Tuban tidak apa-apa. Dan rombongan kembali berangkat setelah kendaran dinas lain Bupati Tuban datang,” Kata Syamsul Arifin, ajudan Bupati Tuban saat dikonfirmasi.
Informasi yang dihimpun Bhirawa, kecelakaan terjadi sekitar 09.30. Bermula ketika mobil dari Patroli Pengawalan (Patwal) Dishub mengawal iringan Bupati Tuban, bersama dengan Dinas Pertanian dan juga Dinas Perekonomian dan Pariwisata. Seperti pada umumnya pejabat yang melakukan kunjungan kerja, kendaraan berjalan secara beriringan, mobil Patwal Dishub mencoba mendahului kendaraan yang ada di depannya. Akan tetapi setelah dapat mendahului mobil, tiba-tiba dari arah berlawanan ada motor yang dikendarai pelajar melintas.  “Mobil Patwal itu menghindari pelajar sehingga berhenti mendadak,” kata Sarto, saksi yang berada di lokasi kejadian saat kecelakaan itu berlangsung.
Akibat berhenti mendadak, mobdin yang ditumpangi Bupati Tuban menabrak bagian belakang mobil Patwal tersebut. Selanjutnya mobdin Bupati Tuban juga ditabrak dari belakang  oleh mobdin Dinas Pertanian. Berurutan mobdin dari Dinas Perekonomian dan Pariwisata menabrak dari belakang mobdin Dinas Pertanian.
Terkait dengan kejadian tersebut, Kepala bagian Hubungan Masyarakat  dan Media (Humas Media) Pemkab Tuban Teguh saat dikonformasi mengatakan rombongan Bupati  Tuban langsung melanjutkan perjalanan tak lama setelah kecelakaan. ” Tidak ada apa-apa, bupati juga langsung melanjutkan perjalanan ke Jatirogo dan Bancar,” kata Teguh.
Sementara itu terkait, patwal bupati yang tidak melibatkan petugas lalu lintas Polres Tuban, Teguh mengatakan, jika kunjungan tersebut merupakan agenda biasa yang tidak diikuti oleh Forpimda sehingga hanya dikawal oleh Dishub saja.  “Memang kami tidak melibatkan polisi lalu lintas karena kegiatan itu tidak melibatkan seluruh Forpimda, dan kami hanya dikawal dari Dishub saja,” kata Teguh.
Kepala Satuan lalulinta (Kasat lantas) Polres Tuban AKP Yuli Purnomo menyatakan, pengawalan kunjungan Bupati Tuban Fathul Huda oleh Dinas Perhubungan  (Dishub)  menyalahi prosedur. Dalam aturan yang ada, mobil pengawalan Dishub bukan untuk pengawalan VIP atau VVIP (Kepala Kaerah). “Bukan fungsinya Dishub melakukan pengawalan kepala daerah,” katanya.
AKP Yuli Purnomo menjelaskan, tugas mobil Dishub adalah untuk melakukan patroli ketertiban di jalan raya,  survei jalan, ataupun pengawalan kendaraan yang membawa barang berbahaya.
Dia juga mengatakan, kecelakaan yang dialami rombongan Bupati Tuban bukan tanggung jawab Patwal Lalu Lintas Polres Tuban. Pasalnya, tidak ada permintaan sebelumnya dari protokoler Bupati Tuban untuk melakukan pengawalan rombongan bupati saat kejadian.  “Meski kita tidak bisa stand by di sana (Pemkab Tuban) karena mobil terbatas, tapi kami selalu siap apabila ada permintaan untuk melakukan pengawalan rombongan bupati,” kata Yuli.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tuban Faraith Thalis saat dikonfirmasi menyatakan jika mobil Dishub saat itu tidak melakukan pengawalan. Pihaknya menegaskan Dishub hanya melakukan pendampingaan terhadap pejabat pemerintah dalam tugasnya (Kunjungan Bupati).
“Kami tidak melakukan pengawalan, kami hanya bertugas mendampingi kepala daerah dalam menjalankan tugasnya, bukan porsi kami melakukan pengawalan karena itu tugas petugas lalu lintas dan sekali lagi kami tegaskan,  Dinas Perhubungan hanya mendampingi agar perjalanan kepala daerah berjalan lancar, ” kata Faraith.
Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan, yang berhak melakukan pengawalan adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan petugas Patwal Dishub. [hud]

Tags: