Foto: ilustrasi
DPRD Jatim, Bhirawa
Komisi B DPRD Jatim minta pemerintah membuat aturan yang mengikat terkait pemotongan sapi betina. Mengingat saat ini sejumlah Rumah Potong Hewan (RPH) banyak memotong sapi betina ketimbang jantan. Kalau ini dibiarkan lima tahun kedepan dipastikan Jatim akan impor sapi.
Anggota Komisi B DPRD Jatim, Suhartono menegaskan hasil sidak di sejumlah daerah di Jatim diketahui banyak sejumlah RPH memotong sapi betina. Ini karena dagingnya banyak harganyapun murah. Namun disisi lain jumlah spesies sapi lokal akan habis jika tidak digalakkan pembibitan dan aturan yang mengikat terkait pemotongan sapi betina.
“Meski sekarang ada Permentan 35/Permentan/OT.140/7/2011 dan UU 41/2014, namun aturan tersebut cukup longgar. Dimana tidak ada sanksi tegas terhadap yang melanggar. Jika tidak ada aturan tegas, maka dapat diprediksi Jatim tidak lagi dapat menyumbang kebutuhan daging nasional yang selama ini mencapai 30 persen,”tegas politisi asal PKS ini, Senin (6/8).
Diakui saat ini yang ada adalah sapi indukan yang didatangkan dari Australia dengan pejantan dari lokal. Namun oleh Australia indukan tersebut hanya dibatasi tiga kali beranak selanjutnya digemukan untuk diambil dagingnya. “Inilah yang membuat angka yang ada cukup terbatas. Dan membuat jumlah sapi yang ada di Indonesia cukup minim,”tegasnya.
Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Jatim, Ikhwan Maksum menambahkan dana besar sekitar Rp200 miliar untuk pembibitan sapi agar tidak ada lagi penyembelihan sapi betina di RPH. Karena saat ini dibutuhkan sapi betina untuk memperolah anakan yang banyak seperti tujuh tahun lalu.
“Memang benar kita akan kehabisan stok daging sapi dan harus impor jika pembibitan tidak digalakan mulai saat ini. Begitupula dengan Jatim yang dulunya swasembada daging nasional akhirnya nol,” tandasnya. [cty]
