RSUD dr Soetomo
Atasi Masalah Manajemen Klaim BPJS
Pemprov Jatim, Bhirawa
Masalah pembayaran klaim tagihan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi persoalan bersama di sebagian besar rumah sakit di Jatim. Keterlambatan pembayaran klaim, hingga hutang BPJS yang menumpuk dan menjadi beban berat bagi rumah sakit.
Oleh karena itulah, rumah sakit diminta untuk menjalankan konsep pembiayaan kreatif (creative financing). Khususnya bagi RSUD Soetomo, Gubernur Jatim Dr H Soekarwo meminta konsep tersebut dijalankan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi rumah sakit sehingga dapat terus beroperasi.
Direktur RSUD Soetomo Dr Joni Wahyuhadi, dr. SpBS menjelaskan, terdapat sejumlah rencana program pada 2019 mendatang untuk merealisasikan konsep creative financing tersebut. Di antaranya ialah pembenahan kesmik, yaitu pengelolaan rekam medis sampai dengan klaim BPJS. Selain itu, optimalisasi layanan medis non BPJS. Dengan kesmik yang lebih baik, diharapkan ada pelayanan BPJS yang lebih efektif dan efisien.
“Di Soetomo ada beberapa layanan yang tidak masuk BPJS. Seperti medical check up, pelayanan privat, regenerative medicine atau stem cell dan layanan transplant organ. Layanan itu bisa kita optimalkan,” tutur Joni saat dikonfirmasi kemarin, Selasa (25/12).
Selain layanan medis, RSUD Soetomo yang selama ini telah berfungsi sebagai rumah sakit pendidikan juga akan mengembangkan training center. “Di Soetomo ini SDM banyak, pintar-pintar, seperti guru besar itu. Nah kemudian melakukan training, baik training medis atau manajemen rumah sakit. Nanti istilahnya Soetomo National Training Center,” imbuh Joni.
Joni menuturkan, seluruh program tersebut sejauh ini telah dilakukan Soetomo. Namun, pada 2019 mendatang perlu optimalisasi. Sehingga, pendapatan rumah sakit dari sektor non BPJS dapat bertambah antara 30 – 40 persen. Sejauh ini pendapatan rumah sakit diakuinya masih didominasi dari tagihan BPJS.
“Sekitar 90 persen pendapatan RSUD Soetomo itu dari BPJS. Makanya, gangguan cash flow BPJS ini yang menggoyang rumah sakit. Makanya kalau bisa meningkatkan sampai 30-40 persen pendapatan dari non BPJS sudah cukup bagus,” tutur dia.
Setiap bulan, ungkap Joni, pengeluaran untuk BPJS bisa mencapai Rp 90 – Rp 100 miliar. Dan sampai saat ini, tunggakan BPJS ke RSUD Soetomo yang mencapai Rp 300 miliar baru terbayar Rp88 miliar. “Jadi masih ada sekitar Rp218 miliar yang belum dibayar BPJS,” ungkap Joni.
Sebelumnya, Gubernur Jatim Pakde Karwo telah mengungkapkan, permasalahan manajemen BPJS menjadi gempa yang sangat berat bagi seluruh rumah sakit. Apabila tidak segera diatasi, persoalan tersebut bisa mengancam kelangsungan pelayanan. Melalui creative financing, akan dibuat disiplin baru dalam merubah konsep pelayanan rumah sakit BPJS. Nantinya ada dua pelayanan yaitu BPJS dan non BPJS.
“Hal ini harus dilakukan di rumah sakit besar dari konsep yang dibiayai BPJS. Jadi, pembiayaannya dilakukan dengan cara yang kreatif,” jelas Pakde Karwo,
Gubernur Jatim menambahkan, konsep seperti ini, sudah berhasil diterapkan oleh Pemprov Jatim dalam pengelolaan pendidikan kejuruan atau SMK. Terhadap semua SMK yang memiliki kualitas baik, Pakde Karwo mengaku tidak lagi perlu dibiayai oleh negara. SMK dapat membiayai dirinya sendiri melalui sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Model seperti ini dinyatakan berhasil dan menjadi model nasional dalam rangka menyiasati krisis yang terjadi seperti ini. “Selain creative financing yaitu mengadakan yang belum ada, juga harus ada financial engineering yaitu sistem yang sudah ada di tata kembali,” lanjutnya. [tam]
