Taman ASA (Abah Saiful) yang terjaga tanamannya. [hadi suyitno/bhirawa]
Sidoarjo, Bhirawa
RTH (Ruang Terbuka Hijau) publik di Sidoarjo semakin kritis. Dari kebutuhan 20%, ternyata RTH Sidoarjo hanya memenuhi 5%. Aset Kecamatan yang tidak produktif akan diberdayakan jadi RTH.
Anggota FKB DPRD Sidoarjo, Dhamroni Chudori, Kamis (11/10) menyatakan, seluruh kecamatan diminta untuk menyiapkan 2 hektar lahan tidurnya untuk RTH. Peruntukkan lahan itu bukan untuk RTH saja tetapi juga ada ruang bermain anak-anak, untuk PKL dan hiburan lainnya yang bisa menarik warga kecamatan untuk mencari hiburan murah dan sehat di RTH itu.
Diakui ada kecamatan yang asetnya tak di tempat strategis. Namun itu bukan masalah, seluruh OPD terkait akan sinergi untuk menggerakkan kinerjanya mendukung RTH ini. Semisal untuk membuka isolosi, Dinas PUPR menyiapkan infrastruktur mengarah ke lokasi RTH. Anggarannya akan disiapkan APBD.
Pada tahap awal tidak semua kecamatan bisa digerakkan bareng, tetapi dicoba dulu dua hingga tiga kecamatan untuk dijadikan percontohan, dijaga kebersihan dan kesehatannya serta keindahannya. Keberhasilan ini diharapkan dicontoh kecamatan lain.
Dengan menambah dan membangun RTH, menurut Dhamroni, warga kecamatan dapat mencari hiburan di wilayahnya sendiri. Tidak perlu jauh-jauh ke pusat kota. Sehingga bisa menekan penumpukan aau kerumunan massa di kota Sidoarjo.
Bapekab Sidoarjo adalah CPU atau chip yang seharusnya mempunyai konsep tata kota dan menjadikan Sidoarjo sebagai daerah yang ramah lingkungan.
Dari pantauan di lapangan, RTH Sidoarjo mengalami kerusakan, taman – taman rusak, menipisnya RTH, bahkan balai desa dan Puskesmas tidak memiliki RTH karena keterbatasan anggaran.
Desa Plumbungan pernah mengajukan permohonan anggaran untuk RTH desa tetapi ditolak Inspektorat, alasannya aset desa tak bisa menggunakan dana APBD. Pemkab kurang perhatian terhadap RTH, padahal OPD – OPD siap mendukung Program RTH. Akibat sikap inspektorat, berdampak langsung pada kendornya kinerja desa dan OPD untuk mengembangkan RTH. [hds]
