Ruang Administrasi Pembangunan Pemkot Madiun Digeledah KPK

Suasana KPK saat melakukan penggeledahan di ruang Administrasi Pembangunan Pemkot Madiun terkait dugaan tindak korupsi pembangunan PBM, Senin (7/11). [sudarno/bhirawa]

Kota Madiun, Bhirawa
Dugaan korupsi pembangunan Pasar Besar Kota Madiun (PBM) dengan tersangka Wali kota H Bambang Irianto SH, MM terus diselidiki KPK.  Kemarin giliran KPK melakukan penggeledahan ruang Administrasi Pembangunan Pemkot Madiun yang berada di lantai dua kompleks Balaikota Madiun, Senin (7/11).
Sekitar dua jam melakukan penggeledahan, Sekda Kota Madiun H Maidi, tampak masuk ke ruang Administrasi Pembangunan. Satu jam kemudian, petugas KPK tampak keluar dengan membawa satu koper berkas. Namun tak seorang pun petugas dari KPK yang mau buka mulut terkait apa yang dicari di ruangan itu.
Menurut Sekda Kota Madiun H Maidi, KPK melakukan penggeledahan karena ada beberapa dokumen terkait pembangunan PBM yang mungkin berada di ruangan ini. Namun Maidi belum dapat memastikan berapa dokumen dari Administrasi Pembangunan yang diperlukan KPK.
“Jumlah dokumen yang diperlukan (disita) KPK saya belum tahu. Yang jelas yang diperlukan dokumen mulai 2010,” kata Sekda Kota Madiun H Maidi kepada wartawan, Senin (7/11).
Sementara itu ketika dikonfirmasi lebih lanjut tentang keberadaan Wali Kota Madiun H Bambang Irianto, Maidi diam sesaat. “Silahkan cek sendiri,” jawabnya.
Rumor yang berkembang, Wali Kota Madiun H Bambang Irianto kemarin diperiksa sebagai tersangka di kantor KPK. Bahkan beredar kabar, orang nomor satu di Pemkot Madiun ini usai diperiksa akan langsung ditahan. Namun hingga pukul 20.00 informasi ini masih simpang siur.
Selain melakukan penggeledahan ruang Administrasi Pembangunan, KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang berada di Jalan Mastrip. “Iya tadi kesini. Cuma saya tidak tahu apa yang dicari,” kata salah satu staf BKD yang tidak  mau disebutkan namanya.
Namun jika dikaitkan dengan kasus PBM, beberapa sumber di Pemkot Madiun mengatakan penggeledahan di kantor BKD tidak ada kolerasinya. “Mungkin pengembangan kasus. Dugaan saya, terkait 51 tenaga honorer ‘siluman’ di Satpol PP. Ini dugaan lho,” kata salah sumber di Pemkot Madiun.
Sebelum melakukan penggeledahan Administrasi Pembangunan, beberapa hari lalu KPK juga melakukan penggeledahan ruang kerja Wali Kota Madiun di Balaikota dan Dinas Pekerjaan Umum di Gedung Graha Bhakti Praja yang berada di Jalan Panjaitan Nomor 17 Kota Madiun.
Selain melakukan penggeledahan untuk mencari dokumen terkait pembangunan PBM, KPK juga telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi penting di Mako Brimob Detasemen C Polda Jawa Timur di Madiun.
Diberitakan sebelumnya, setelah melakukan penyelidikan berbulan-bulan, akhirnya KPK meningkatkan status dari penyelidikan ke penyidikan dalam kasus pembangunan PBM dengan tersangka Wali Kota Madiun H Bambang Irianto, Senin (17/10).
Wali Kota Madiun diduga secara langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan atau menerima gratifikasi saat pembangunan PBM pada 2009-2012 yang pada saat dilakukan pembangunan berhubungan dengan jabatannya.
Atas perbuatannya, Bambang Irianto dijerat dengan pasal 12 huruf i atau pasal 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Untuk diketahui, proyek PBM yang menghabiskan anggaran Rp 76 miliar lebih, sebenarnya sudah pernah ditangani oleh Kejari Madiun saat Kajari dijabat oleh Ninik Mariyanti pada 2012 lalu. Namun di tengah jalan, kemudian diambilalih oleh Kejati Jatim. Tapi kemudian tenggelam begitu saja tanpa ada kabar beritanya. Bahkan Ninik Mariyanti, kemudian dimutasi ke Kejaksaan Agung dengan jabatan yang kurang strategis.
Pada 2015 lalu kasus ini ada yang melaporkan ke KPK. Hingga pada akhirnya KPK turun tangan untuk melakukan penyelidikan. Bahkan KPK sudah dua kali turun ke Madiun. Termasuk memanggil Wali Kota Madiun. [dar]