Ruang Gerak Makelar Tanah Sidoarjo Dipersempit

Sidoarjo, Bhirawa
Mulai 1 September mendatang, BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sidoarjo membuka dua loket baru yang kegunaannya kontradiksi. Satu loket baru diperuntukkan bagi pemohon yang mengurus kepentingannya sendiri, loket lain dibuka untuk pemohon yang mengurus jasa orang lain.
Kepala BPN Sidoarjo, Nandang Agus Taruna, di ruang kerjanya, Rabu (28/8) membenarkan dibukanya loket baru untuk dua kelompok pemohon yang berbeda. Dengan dibuka dua loket yang peruntukannya beda, maka akan kelihatan di layar CCTV siapa yang mengurus untuk orang lain, dan siapa yang mengurus urusannya sendiri.
”Previleg ini memberi teraphy kepada masyarakat agar membiasakan mengurus sendiri, untuk menghapus kesan bahwa mengurus surat tanah itu tak sulit. Prosedurnya gampang. Pihak BPN Sidoarjo maka senang bila pemohon langsung datang sendiri ke kantor BPN. Loket juga dibuka Hari Sabtu, untuk memberi kesempatan masyarakat yang biasanya tersita waktunya pada jam kerja Senen-Jumat.
Mantan Kabid Pemetaan Kanwil BPN Banten ini terkesima dengan kearifan lokal karyawan BPN Sidoarjo dalam berbusana. Sebagai pejabat baru awalnya ia merasa aneh melihat seragam pakaian karyawan kantor BPN hanya dipakai Hari Senin dan Sabtu, selebihnya memakai baju batik. Ternyata ini salah satu bentuk kearifan lokal yang layak dipertahankan. ”Saya bisa memahami keadaan ini,” tandasnya.
Di DKI Jakarta dan Bali misalnya, seragam karyawan juga menyesuaikan budaya setempat. Hanya yang terus membuatnya terhentak saat baru sepekan menjadi Ka BPN Sidoarjo langsung dihantam dengan isu kurang sedap pada pelayanan Prona  yang melibatkan anak buahnya. “Sudah mabuk saya,” katanya setelah mendengar masalah ini.
Nandang meminta pers Sidoarjo untuk menjaga keseimbangan berita dengan meminta konfirmasi. Nandang menyatakan sangat terbuka terhadap pers yang mengkritisi kinerja BPN, tetapi hendaknya seimbang dalam menulis berita. ”Iya kalau beritanya betul, kalau tidak betul yang kasihan anak buah saya,” tandasnya.
Nandang merasa iba dengan karyawan yang sudah bekerja siang malam untuk menjalankan program prona tetapi masih diisukan tidak sedap. Dalam menjalankan prona masal, menurut Nandang, sudah ada protapnya bahwa petugas BPN tak boleh mengutip biaya. Seluruh kepala desa yang ketempatan program itu dikumpulkan dulu untuk diberi masukan tentang aturan ini. Jadi tidak mungkin karyawan main-main dalam program ini. [hds]