RUU Cipta Kerja Jangan Diteriakan dalam Demo, Tapi Diskusi

Jakarta, Bhirawa.
Menurut analisa Wakil Ketua KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia),Iswan Abdullah, RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah dibacanya, sangat liberal, neolib dan brutal. RUU Cipta Kerja itu, kata Iswan, meniadakan perlindungan Pekerja dan mereduksi para pekerja/buruh Indonesia. 
“Kami katakan demikian, karena paling tidak ada 3 hal yang dilanggar oleh RUU Cipta Kerja, dalam gerakan buruh seluruh dunia, termasuk Indonesia,” ujar Iswan menggebu dihadapkan wartawan di pressroom DPR RI.
Disebutkan Iswan, RUU Cipta Kerja melanggar job security atau jaminan pekerjaan. Juga meniadakan jaminan dan perlindungan terhadap pekerja atas penghasilan layak. Hal itu ditandai dengan penggunaan pekerja asing, penggunaan pekerja outsourcing. Dalam UU 13 tahun 2003 outsourcing hanya jenis-jenis pekerjaan tertentu. Dalam RUU Cipta Kerja, dibuka seluas-luasnya, artinya perusahaan besarn bebas mempekerjakan pekerja, bahkan bisa mempertahankan para pekerja/buruh Indonesia.
Iswan lebih jauh mengatakan, penggunaan tenaga kerja waktu tertentu (PKWT) dibuka luas. Sementara  dalam UU nomor 23 tahun2003, pekerjaan dengan sistem kerja waktu tertentu, hanya pekerjaan yang sifatnya sementara. Paling lama diselesaikan dalam waktu 3 tahun. RUU Cipta Kerja, memberikan seluas-luasnya pada pekerja Indonesia untuk status kontrak kerja maupun outsourcing sampai mati.
“RUU Cipta Kerja ini mereduksi bahkan meniadakan income security atau jaminan pendapatan layak. Ini ditandai dengan meniadakan Upah Minimum dalamnya. Memang betuldalam RUU ini ada Upah Minimum Provinsi, tetapi kenyataannya, penetapan UMP hanya dianut oleh DKI Jakarta dan Djogja saja. Sedangkan di wilayah lain seluruh Indonesia menggunakan UM kaupaten/kota, termasuk UM sektoral,” kilah Iswan. 
Moh Nabil Haroen anggota DPR RI dari fraksi PDIP menyampaikan apresiasi kepada Serikat Pekerja Indonesia (SPI), atas kritik- kritik atas RUU Cipta Kerja. Kritik itu adalah masukan aspirasi yang bisa disuarakan dalam diskusi bersama dengan cara baik dan terhormat. Namun jika kritik ini disampaikan di jalanan atau demo, itu hanya akan menambah gaduh dan tidak menyelesaikan masalah.
“Saya memahami kecurigaan teman teman SPI terhadap RUU Cipta Kerja ini. Namun Komisi XI juga sudah sangat sering ber-audensi dengan teman-teman SPI. Jadi kami sudah banyak mendapat masukan, input untuk dibawa dalam pembahasan RUU Cipta Kerja. Yang jelas, pemerintah bersama DPR akan men sosialisasikan RUU ini, agar masyarakat bisa memahami secara baik. Agar tidak menambah kegaduhan baru, setelah gaduh virus Corona, gaduh ISIS ex WNI, gaduh perang dagang China contra AS,” papar Nabil Haroen. 
Disebutkan, RUU Cipta Kerja akan memperluas lapangan dan kesempatan kerja serta peningkatan jumlah investasi. Bukan sebaliknya. Bagaiman mungkin, sebuah RUU yang dibahas dan akan disetujui para wakil rakyat di DPR, akan menyengsarakan rakyatnya. Saya minta teman teman SP mau memberikan input, masukan dan kritik-kritik dalam diskusi ataupun dalam pertemuan sosialisasi RUU Cipta Kerja. Bukan kritik dalam demo heboh yang akan menambah keributan bukan menyelesaikan persoalan.
“Kalaupun harus mengambil pelajaran soal bagaimana menciptakan surga bagi pekerja Indonesia, tetap harus disesuaikan dengan ke-khasan dan karakteristik  bangsa. Ini bukan berarti Liberal. Saya yakin, RUU Cipta Kerja ini akan menjadi surga bagi pekerja, investor dan negara Indonesia,” ujar Nabil Haroen. [Ira]

Tags: