Ryamizard Ryacudu
Surabaya, Bhirawa
Mantan KSAD Jenderal (purn) Ryamizard Ryacudu mengaku prihatin dengan kondisi bangsa Indonesia yang semakin semrawut. Untuk itu dirikan melakukan deklarasi dan do’a untuk Indonesia dibeberapa daerah di Jawa Timur.
Pada acara yang dihadiri alim ulama, tokoh agama, tokoh nasionalis, alumni GMNI, mahasiswa dan pelajar, dan kalangan spiritual, Sabtu (15/3) kemarin, Ryamizard mengibaratkan bahwa bangsa Indonesia telah kesurupan roh kapitalis, imperialis dan sosialis. Untuk mengatasi kondisi itu, diperlukan penguatan 4 pilar kebangsaan.
”Karena itu mari kita usir roh tersebut dan kembali ke 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR)I dan UUD 45 yang asli,” ungkapnya.
Ryamizard menegaskan, bangsa Indonesia harus kembali ke jati diri. Mengadopsi paham lain, bisa jadi tidak sesuai dengan kondisi bangsa.
”Jangan kita jadi Orang Indonesia, tapi jiwanya kapitalis, imperialis dan sosialis. Di negara lain sesuai, tapi dinegara kita tidak,” tegasnya.
Karena itu, mantan KSAD yang berjiwa tegas ini mengaku gembira datang ke acara Deklarasi dan Do’a Nasional Untuk Indonesia yang digelar oleh Yayasan Semar Indonesia Mesem yang dipimpin mantan aktivis GMNI, Supono.
”Dengan do’a ini kita berharap bisa mengusir roh perusak bangsa tersebut dan kembali menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 45 asli,” katanya
Pada kesempatan itu, Ryamizard juga menekankan kepada bangsa Indonesia untuk kembali ke Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKR)I dan UUD 45, mengingat UUD 45 sudak tidak murni lagi karena telah diamandemen menjadi UUD 2003 yang dibidani oleh pihak asing.
”Jika NKRI pecah, Pancasila hilang bahaya bangsa ini. Di UUD, ada 86 ayat merupakan saran asing,” terangnya. Ryamizard menambahkan, apa yang disampaikan tidak ada tendensi politik.
”Saya bicara seperti ini sebagai wujud cinta saya pada negara. Negara tidak boleh pecah dan bersatu,” tandasnya. Selain itu Indonesia harus kembali memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN), agar Indonesia punya pegangan dan konsep jelas.
”Hilangnya GBHN Indonesia kehilangan kendali dan arah, sehingga kondisinya seperti sekarang ini carut marut dan semprawut,” tandasnya. [dre]
