Achmad Iskandar
Minta Pemerintah Pemahaman Terkait Pernikahan Dini
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim meminta kepada pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pemahaman tentang pernikahan dini ke masyarakat Madura. Ini karena masyarakat Madura tidak banyak mendapatkan pemahaman tentang pernikahan yang benar sesuai dengan Undang – Undang dan diisyaratkan oleh pemerintah.
“Dengan adanya sosialisasi yang intens terkait pernikahan kepada masyarakat Madura, diharapkan pernikahan dini dapat dicegah, dan angka perceraian di Madura menjadi turun,”ujar pria yang juga Wakil Ketua DPRD Jatim ini.
Terkait dengan adanya kultur di masyarakat Madura yang tetap mengesahkan pernikahaan dini, Iskandar mengatakan kultur tersebut harus dihapus dan masyarakat harusnya tunduk pada peraturan pemerintahan. “Yang berlaku sekarang yaitu Undang – undang. Dan apabila kultur yang tidak mendidik lebih baik ditinggal oleh masyarakat,”ujarnya.
Selain itu juga pihaknya meminta kepada pemerintah baik pusat, pemda dan Pemkab bersama BPJS kesehatan untuk segera mensosialisasikan dan memperbaiki layananya kepada masyarakat.
“Keluhan ini diharapkan Pemerintah dan BPJS untuk tanggap dengan turun langsung ke lapangan untuk mensosialisasikan program BPJS, sehingga masyarakat dapat tercover semua oleh BPJS,” ujar Ahmad Iskandar.
Pihaknya juga mengimbau kepada perangkat pemerintah dan tokoh agama di Madura khususnya di wilayah Pamekasan untuk tetap kompak dan menjaga keamanannya masing, sehingga kondisi keamanan di Jatim tetap kondusif.
“Jadi dengan adanya kekompakan antara perangkat pemerintah desa, polisi dan TNI, serta tokoh agama ini juga diharapkan paham radikalisme serta peredaran narkoba bisa dicegah,”tegas Ahmad Iskandar politisi asal Fraksi Demokrat Jatim.
Hartoyo
Minta Masyarakat Tak Perlu Khawatir
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur mengimbau dan meminta kepada masyarakat di Surabaya dan juga di Jatim untuk tidak perlu khawatir dengan adanya pengalihan Sekolah Menangah Atas (SMA) dan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ke Pemerintah Provinsi jawa Timur. Hal ini disampaikan oleh Anggota DPRD jatim dari Fraksi Demokrat, Hartoyo saat serap aspirasi di masyarakat Wonerojo Surabaya.
“Saya minta kepada masyarakat agar tidak risau dan khawatir dengan pengalihan SMA/SMK ke Provinsi ini. Pasalnya dengan adanya UU pengalihan SMA/SMK ke pemerintah Provinsi yang dibuat oleh pemerintah pusat sudah dipikirkan dengan matang, sehingga UU yang dihasilkan benar sempurna dan tidak perlu diragukan lagi,”ujar Hartoyo yang juga Anggota Komisi A DPRD Jatim.
Lebih lanjut, dikatakannya bahkan pihak DPRD Jatim dan Dinas Pendidikan Jatim juga telah berkonsultasi ke Mendiknas terkait pengalihan SMA/SMK ke Provinsi, baik itu mulai anggaran pendidikan gratis apa masih ada, dan juga masalah tenaga pendidik.
“Alhamdulillah dengan adanya konsultasi tersebut Mendiknas juga telah menyediakan dana Bantuan Operasi Sekolah (BOS) di APBN yang sebelumnya diberikan kabupaten/kota nanti langsung diterima provinsi. Dan dengan adanya aliran dana BOS tersebut maka sekolah Gratis untuk SMA/SMK tetap ada dan nanti akan didata ulang oleh Diknas Jatim,”ujarnya.
Ia menambahkan, untuk dana pendidikan ini Pemprov Jatim menyisihkan APBD pendidikan melalui bantuan keuangan khusus (BKK) tahun ini sebesar Rp 408 miliar. “Tahun ini saja sudah sebesar itu, apalagi pada tahun 2017 ketika wewenang sudah ada di tangan provinsi,”ujarnya.
Selain itu juga pihaknya juga meminta kepada pemerintah Kota Surabaya untuk dapat mempermudah atau pengurusan surat tanah yang berstatus surat ijo untuk warganya. Pasalnya saat ini pemerintah Kota dan DPRD telah membuat peraturan biaya untuk pengurusan surat tanah yang berstatus surat ijo.
“Apakah aturan itu sudah teralisasi atau belum, dan saya berharap kepada masyarakat surabaya khusus warga Wonerojo yang statusnya tanahnya surat Ijo untuk membuat koordinator untuk diajukan ke Pemerintah Kota surabaya,”ujarnya.
Terkait dengan pendampingan Hukum bagi masyarakat Surabaya yang tanahnya berstatus surat ijo, ia mengatakan siap memberikan bantuan atau pendampingan hukum bagi masyarakat yang tanahnya berstatus surat ijo. “Dana untuk bantuan hukum ini sudah digedok dan disahkan oleh pemerintah provinsi Jatim bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum,”ujarnya.
Husnul Aqib
Perjuangkan Nasib Guru TK/PAUD
Guru adalah profesi yang mulia, punya peran penting meletakkan pondasi pada anak untuk menyongsong masa depannya. Namun perhatian terhadap para pahlawan tanpa tanda jasa ini masih sangat kurang.
Saat melakasanan reses di Lamongan, Husnul Aqib, anggota DPRD Jatim mendapati masih ada guru taman kanak-kanak (TK) yang menerima gaji hanya Rp100 ribu setiap bulan. “Mohon perhatiannya, Pak. Saya sudah mengajar belasan tahun namun belum dapat NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan),” kata salah satu guru TK Aisyiyah Bustanul Atfal (ABA) di Lamongan.
Hal senada juga terlontar dari peserta lain. “Pak, saya dari TK ABA Pucuk. Mohon bantuan dana untuk perbaikan gedung sekolah. Sebab selama ini, sekolah kami masih belum dapat bantuan,” katanya.
Reses ini diselenggarakan di ruang pertemuan KPRI Handayani Dinas Pendidikan Lamongan, yang sekaligus acara pelatuhan guru TK dan PAUD se-Kabupaten Lamongan. Selain masalah gaji, para guru itu juga wadul soal infrastruktur gedung yang banyak tidak layak.
Mendapati keluhan tersebut, Aqib menyatakan DPRD Jatim telah memperjuangkan anggaran jaring aspirasi masyarakat (Jasmas) untuk pendidikan tahun 2017 nanti minimal Rp100 juta per sekolah. “Provinsi Jatim ini sudah siap mengucurkan dana bantuan sebesar seratus juga untuk tiap sekolah,” tegas anggota Fraksi PAN ini disambut tepuk tangan.
Ia mengaku sangat prihatin mendapati kenyataan masih banyak TK di Lamongan yang belum mandiri. “Sampeyan dengar sendiri. Masih banyak sekolah (TK) yang dompleng, bahkan numpang di rumah orang,” tuturnya.
Kondisi ini, lanjut Aqib, masih ditambah lagi persoalan kesejahteraan guru-guru TK yang jauh dari standar. “Masa guru gajinya hanya segitu. Itu tidak sepadan dengan tugasnya yang berat. Paling tidak gajinya harus UMR,” kata Aqib. Ia berjanji akan terus mendorong pemerintah agar lebih memperhatikan nasib para pendidik ini.
Kondisi memprihatinkan tidak hanya dialami lembaga TK ABA, tapi juga hampir seluruh TK atau tingkatan pendidikan yang lain. Sebab itu, Aqib mendesak agar pemda, pemkab, pempov, hingga pusat, serius memberi perhatian pendidikan TK dan PAUD. ” Ini penting karena pembentukan jati diri itu dimulai sejak dini dan pertumbuhan pembentukan karakter sebelum memasuki jenjang berikutnya.
Makkin Abbas
Kerusakan Jalan Poros Desa Hambat Perekonomian Warga
Perekonomian warga di perdesaan menjadi terhambat dengan rusaknya jalan poros desa. Perhatian Pemkab Lamongan sendiri sangat minim terhadap kerusakan jalan poros desa.
Anggota DPRD Jatim, Makin Abas mengatakan, rata-rata warga desa di Lamongan, seperti di Kecamatan Mantub dan Kecamatan Kembang Bahu mengeluh dengan banyaknya lubang-lubang di jalan poros desa. Akibatnya untuk menjalankan roda perekonomiannya sedikit terhambat.
“Warga menyampaikan keluhannya jalan poros desa banyak yang rusak. Bahkan mereka mengaku sejak saya tinggalkan menjadi anggota dewan provinsi, jalan itu kurang diperhatikan,” ujar Makin Abas, ketika jaring aspirasi masyarakat di Lamongan.
Menurut anggota Komisi D DPRD Jatim itu, sejak dirinya menjadi legislatif tingkat I, jalan milik provinsi sudah bagus semua, mulai Lamongan hingga Jombang. Hanya saja jalan provinsi perlu diperluas agar arus lalu lintas lancar. “Saya sampaikan jalan provinsi sudah bagus, tinggal diperluas aja,” paparnya.
Meski menjadi tanggug jawab Pemkab Lamongan, karena APBD-nya kurang mencukupi, politisi asal PKB itu akan memperjuangkan agar memperoleh alokasi dana dari APBD provinsi.
Persoalan lain yang tak kalah pentingnya adalah antisipasi banjir akibat tidak mampunya Waduk Rawa Semando dalam menampung banyak air hujan. Jika rawa Semando Kecamatan Babat tidak segera diperbaiki, maka pada musim hujan yang akan datang akan terjadi banjir lagi.
Perbaikan waduk dengan melakukan pengerukan tersebut sempat dijanjikan oleh Wakil Gubernur Jatim, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) ketika meninjau banjir di Kecamatan Babat.
Untuk memperbaiki waduk tersebut sangat diperlukan kajian serius dari Pemprov Jatim, karena pengerukan belum bisa maksimal dalam mengurangi banjir.
“Perlu kajian serius dari pemprov. Sungai menuju Rawa Semando harus juga diperlebar, sehingga aliran air dapat berjalan cepat,” terangnya.
Selain pelebaran sungai, tambak- tambak milik masyarakat sekitar juga harus diperbaiki. Mengingat tambak warga yang dipetak-petak juga dapat menghambat jalannya air hujan.
Untuk pendanaannya, mantan ketua DPRD Lamongan tersebut telah mengusulkan ke Kementerian PU agar dapat segera memberikan alokasi dana untuk perbaikan dan pengerukan Waduk Rawa Semando. [cty]
