Gubernur Jatim Dr H Soekarwo memberikan pengarahan di hadapan pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Jatim dalam apel perdana 2016, Senin (4/1).
Pesan Gubernur Apel Pertama 2016
Pemprov, Bhirawa
Sudah saatnya birokrasi di lingkungan Pemprov Jatim bersaing di kelas dunia tidak hanya bersaing antar provinsi di Indonesia. Contohnya bersaing dengan beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura, Vietnam, Malaysia maupun Thailand.
“Kelasnya Jatim bukan Indonesia lagi, tapi harus berkelas dunia sehingga inilah yang menjadi tantangan ke depan,” kata Gubernur Jatim Dr H Soekarwo saat memberikan pengarahan di hadapan seluruh pejabat dan staf di lingkungan Pemprov Jatim dalam mengawali tahun 2016 di halaman Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan No 110 Surabaya, Senin (4/1).
Menurut dia, pada 2016 dan seterusnya, pelayanan publik yang berimbas pada peningkatan kualitas perekonomian harus mampu berbicara di tingkat internasional, minimal Asia Tenggara. “Bahkan kalau bisa, nilainya harus lebih baik dari negara-negara lain. Itu semua bukan tidak mungkin karena di tingkat nasional sudah terbukti mampu yang terbaik, terutama di bidang energi,” ucapnya.
Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Soekarwo, mengatakan yang menjadi perhatian khusus dalam rangka menjalani masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) adalah persoalan tanah yang harus menjadi prioritas untuk mengundang pengusaha-pengusaha menanam investasinya di Jatim. Selain itu, tingkat terampil dan ahlinya sumber daya manusia juga menjadi keutamaan agar Jatim sebagai salah satu provinsi di Indonesia mampu membuktikan kualitasnya.
“Tanah memang menjadi prioritas. Sedangkan terkait kepastian izin, waktu, biaya dan syarat semua sudah tak menjadi masalah,” katanya.
Sementara itu, disinggung tentang mentalitas dan kualitas PNS, orang nomor satu di Jatim tersebut mengaku secara administratif tak ada yang perlu diragukan lagi. Mengingat sudah mampu menunjukkan kinerja lebih baik. Penghargaan tentang pelayanan publik dari berbagai pihak, sudah menjadi modal bahwa Jatim memiliki pegawai yang luar biasa dan layak mendapat apresiasi.
Dalam kesempatan tersebut, Pakde Karwo juga menyinggung soal disparitas di Jatim yang terus menurun. Dikatakannya disparitas diangkakan dalam konsep pembangunan sosial berupa Gini Ratio. Berdasarkan data, Gini Ratio Jatim mencapai 0,37 lebih rendah dibandingkan nasional yang mencapai 0,41. Angka ini relatif stabil dalam jangka waktu 4-5 tahun ini. “Ini karena intervensi pemerintah, peran birokrasi mengambil keputusan menggunakan hati dengan turun ke masyarakat agar disparitas tidak semakin melebar,” ujarnya.
Dikatakannya pembangunan Pemprov Jatim dimotori birokrasi untuk memperpendek jurang kesenjangan atau disparitas. Birokrasi melayani masyarakat baik di bidang ekonomi, agama, sosial, politik. Di dalam pembangunan yang serba liberal, pemerintah melalui birokrasi harus mampu mengintervensi agar masyarakat yang kecil tidak semakin mengecil. Tidak hanya industri besar yang diberikan fasilitas, tetapi masyarakat kecil juga perlu diberikan fasilitas.
“Atas peran birokrasi pemprov tersebut, Jatim mendapatkan satu apresiasi dari pemerintah pusat terhadap pengurangan disparitas. Ini suatu prestasi penting karena menyangkut keadilan sosial. Kesenjangan di Jatim dinilai paling rendah dibanding provinsi lain di Jawa,” ungkapnya.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf mengatakan ada beberapa hal yang menjadi tantangan ke depan, yaitu suku bunga tinggi, infrastuktur dan logistik. Gus Ipul, sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa untuk mengatasi suku bunga yang tinggi di Indonesia maka langkah sesuai anjuran Gubernur Jatim melakukan skema pembiayaan dengan suku bunga rendah utamanya untuk UMKM merupakan hal tepat.
“Ini sesuatu yang menjadi perhatian banyak pihak karena Jatim menjadi satu-satunya provinsi yang mempunyai solusi terhadap permasalahan suku bunga tinggi, sekaligus mengurangi disparitas. Dengan kebijakan ini semoga menjadi lebih maju di antara negara-negara ASEAN,” katanya.
Terkait infrastruktur dan logistik, Ketua PBNU itu menegaskan bahwa Pemprov Jatim mengatasinya dengan membuat Kantor Perwakilan Dagang di 26 provinsi, sekaligus sebagai bukti bahwa keunggulan Jatim adalah kapasitas ekspor impor yang cukup besar baik antar provinsi maupun negara lain. [iib]
