Saatnya Maria Pauline Lumowa “Bernyanyi”

Nurudin

Oleh :
Nurudin
Dosen Ilmu Komunikasi, Fisip, Univ. Muhammadiyah Malang/UMM

Maria Pauline Lumowa akhirnya berhasil ditangkap di Belgrade, Serbia. Ia diduga terlibat dalam perkara pembobolan Bank BNI Kebayoran Baru sebesar Rp 1,2 triliun 17 tahun lalu. Bahkan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly ikut menjemput tersangka tersebut.
Kasus penangkapan Lumowa ini memang menarik. Sampai menariknya, menteri saja harus ikut menjemputnya. Pertanyaan penting selanjutnya, apa yang bisa dilakukan setelah ia ditetapkan sebagai tersangka dan berhasil dipulangkan ke Indonesia?
Mengapa ini layak dikemukakan? Masalahnya, penangkapan itu dianggap sebagai sebuah prestasi yang membanggakan dan bisa menaikkan citra pemerintah. Pemerintah akan diaggap punya kebijakan serius dalam usahanya menyelesaikan setiap kasus penyelewengan dana yang merugikan negara. Namun demikian, itu sudah tugas pemerintah dan menjadi pintu masuk untuk menyelesaikan kasus-kasus yang lain yang berkaitan. Dengan kata lain, saatnya Maria Pauline Lumowa “bernyanyi”.
Permasalahan di atas menjadi bahan renungan kita semua. Sebab, setiap kasus yang melihatkan perkara besar atau menyangkut pejabat tinggi negara keputusannya tak lepas dari persoalan politis. Apakah perkara Lumowa juga berkaitan dengan soal tersebut? Jawabannya nyaris tak ada kasus besar di Indonesia lepas dari persoalan dan kepentingan politik.

Buser
Mempertegas niat membarantas penyalahgunaan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD, mau mengaktifkan tim pemburu koruptor. Dasar hukum pembentukan tim ini mengacu pada Instruksi Presiden no. 5 tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun dalam perkembangannya, kerjanya tak maksimal dan hanya terkesan “hiasan kosmetik”.
Memang berbagai lembaga dibentuk untuk memberantas korupsi. Tetapi korupsi tetap berjalan dan belum menemukan efek jera. Dari tahun 1996 saja, di Indonesia ada sekitar 40 kasus besar besar yang merugikan negara. Setengah dari kasus-kasus itu belum disidangkan. Kasus paling akhir kaburnya Joko S Tjandra.
Lalu bagaimana kita memaknai tertangkapnya Maria Paulina Lumowa? Pertama, penangkapan Lumowa menjadi momentum penting di tengah semakin rendahnya kepercayaan atas pemberantasan korupsi di negeri ini. Ini beralasan karena beberapa kasus yang terjadi belum menemukan penyelesaian yang adil.
Kita masih ingat kasus Harun Masiku yang masih buron. Kasus Masiku bisa jadi bukan kasus yang benar-benar besar. Tetapi proses penyalahgunaan wewenang yang dia lakukan sampai menjadi buron sangat misteri dan menyimpan perdebatan tak kunjung usai.
Berita menyangkut dia juga simpang siur. Beberapa bukti alat elektronik tentang keberadaannya tak cukup dijadikan alasan. Yang pasti kasus Masiku punya kepentingan politis tinggi karena menyangkut pejabat petinggi atau partai penguasa. Jalan tengahnya, menunggu pergantian rezim partai penguasa. Pernyataan ini tak mengada-ada. Sebab, sebuah kasus sering hanya bisa diselesaikan saat rezim penguasa sudah berganti.
Masalahnya setiap kepentingan yang menyangkut pejabat elite politik atau partai penguasa akan punya tali temali dengan pejabat lain. Kita tak pernah belajar dari kasus tersebut. Itu belum termasuk ketidakpuasan atas hukuman pada pelaku penyiraman air keras ke Novel Baswedan yang juga memakan waktu dan kurang adil.
Kasus Maria yang digembar-gemborkan sebagai prestasi pemerintah tersebut tentu bukan sekadar untuk “menghibur masyarakat yang sudah bosan karena pandemi covid-19 atau menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan setiap masalah. Sebab, selama ini sorotan miring atas kinerja pemerintah memang sangat kuat. Apalagi lamban dalam penanganan covid-19, kurangnya koodinasi antar lembaga dan saling menyalahkan antar pihak.
Ancaman presiden akan ada reshuffle kabinet juga wacana. Jika memang tidak baik kinerjanya, presiden tentu punya hak untuk melakukan pergantian menteri. Masalahnya tinggal berani atau tidak di tengah “kepungan kepentingan” lain di sekitar presiden. Juga, persepsi negatif atas kebimbangan presiden di mata masyarakat.
Jadi, kasus Maria ini menjadi titik penting untuk membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintahnya. Tentu saja, jika dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah. Jawaban yang diplomatis dan bimbang biasanya, “Kita lihat saja nanti”.
Kedua, meskipun bisa jadi terkesan politis tak ada salahnya Maria “bernyanyi”. Pemerintah perlu melindungi dirinya karena kasus itu tentu tidak akan berdiri sendiri. Sebagaimana biasanya sebuah kasus, ia akan menyeret berbagai macam kepentingan yang selama ini terlibat. Kalau tidak, untuk apa setingkat menteri sampai harus ikut menjemput dirinya di Belgrade? Tentu ada kepentingan tertentu yang melatarbelakanginya. Dalam kasus yang bernuansa politik, tak ada peristiwa yang berdiri sendiri.
Jika ini bisa dilakukan, maka dugaan ketidakseriusan pemerintah dalam menangani kasus korupsi akan sedikit bisa dikikis. Lepas dari apakah ada kepentingan tertentu atau tidak, setiap upaya memberantas korpsi layak diapresiasi dan disambut gembira. Bukan soal suka dan tidak suka atau soal pencitraan atau bukan, upaya penegakan hukum tentu harus didukung semua pihak.

Kepentingan
Sekali lagi tak ada kasus kerugian keuangan negara korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia yang berdiri sendiri. Ia akan berkaitan dengan berbagai macam kepentingan elite politik yang lain. Usaha menutupi sebuah kasus dan membuka kasus yang lain tak akan lepas dari politik hukum di Indonesia.
Dalam hal ini kita bisa menyambut baik usaha pemerintah “memulangkan” Maria. Tetapi kita tak perlu jingkrak-jingkrak karena harus menunggu proses selanjutnya. Ada beberapa kemungkinan, bahwa pemerintah sedang membidik kasus lain atau pemerintah sedang memulihan kepercayaan masyarakat.
Di lingkar elite politik tentu ada perdebatan dan perseteruan antar mereka yang tak lepas dari saling menyandera satu sama lain. Ini politik hukum yang layak juga untuk dipahami bersama. Bahwa ada kepentingan terentu yang ikut “bermain” di dalamnya. Namun upaya penegakan hukum dengan segala kelemahannya layak didukung.

———— *** ———–

Tags: