Oleh :
Wahyu Kuncoro
Wartawan Harian Bhirawa
Masa Presidensi G20 Indonesia telah berakhir. Dunia tentu mencatat bagaimana peran penting Indonesia saat diberi kepercayaan untuk menjadi pemimpin G20. Salah satu warisan terpenting dari Presidensi G20 Indonesia adalah perannya melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam membentuk Supreme Audit Institutions (SAI) bersama dengan negara-negara anggota G20 yang disingkat SAI20.
Hadirnya SAI20 merupakan bagian dari rangkaian kegiatan inisiasi pembentukan engagement group di bawah Presidensi Indonesia. Antusias anggota yang tinggi menunjukkan komitmen terhadap peran SAI dalam mendorong kolaborasi, kontribusi, percepatan pemulihan ekonomi pasca-COVID 19 dan upaya pencapaian sustainable development goals (SDGs).
SAI20 merupakan forum untuk mendiskusikan peran badan pemeriksa dalam dua isu prioritas, yakni percepatan pemulihan ekonomi (accelerating economic recovery) dan dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. SAI20 akan bersama membangun inklusivitas dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan baik di komunitas badan pemeriksa, maupun komunitas G20 untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang tangguh dan bermanfaat.
Terbentuknya SAI20 diharapkan menjadi sebuah warisan tidak hanya bagi Indonesia tetapi juga dunia untuk mewujudkan peran serta SAI dalam mengatasi berbagai tantangan global, seperti krisis pandemi Covid-19, serta mempercepat pencapaian target-target SDGs.
Pemandu Melewati Krisis
Pembentukan SAI20 tentu memantik harapan agar lembaga-lembaga audit, khususnya di negara-negara G20 dapat menjadi pemandu bagi pemerintah dalam mengelola keuangan negara, terutama dalam situasi genting di saat krisis. SAI memiliki peran yang sangat penting sebagai pemandu bagi pemerintah untuk menjaga disiplin dalam pengelolaan anggaran keuangan negara di saat menghadapi ragam tekanan berat dan situasi genting.
Kehadiran SAI20 akan memberikan nilai tambah bagi komunitas global dengan membangun tata kelola yang lebih tangguh dan mendorong kolaborasi yang lebih efektif antara lembaga audit dengan pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya. Seperti halnya pemerintah Indonesia yang membutuhkan BPK sebagai pengawal dalam melewati masa darurat yang membutuhkan kesigapan dan fleksibilitas, seraya tetap menjaga akuntabilitas dan legalitas tata kelola keuangan negara.
Dalam proses pemulihan (dari krisis), pemerintah juga membutuhkan dukungan lembaga audit untuk memastikan program-program sentral pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana di lajur yang tepat, yaitu Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Sistem Kesehatan Nasional dan Sistem Ketahanan Bencana, serta Industri, Pariwisata dan Investasi menuju Ekonomi Hijau. Tidak hanya itu, bahwa krisis yang datang bertubi-tubi dewasa ini telah mengamplifikasi risiko terhadap pencapaian agenda SDGs dengan melebarnya disparitas kesejahteraan.
Sebagai mitra strategis pemerintah, lembaga audit turut memastikan peralihan fokus anggaran dan sumber daya untuk menangani dampak krisis agar tidak menyebabkan pencapaian agenda-agenda besar Pemerintah, termasuk SDGs, mengalami kemandekan apalagi kemunduran.
Bahwa saat ini dunia tengah menghadapi ketidakpastian dan perubahan dalam skala besar, kesulitan melakukan prediksi secara akurat, kerumitan tantangan akibat berbagai faktor yang saling berkaitan beserta mata rantai akibatnya.
Meskipun tidak mudah, kondisi-kondisi tersebut telah memberikan pelajaran bagi semua pihak, termasuk SAI, dan dapat menjadi momentum untuk berbenah secara komprehensif, membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta adaptif, dan di saat bersamaan tetap akuntabel dan berintegritas, sehingga lebih siap dalam menghadapi ancaman dan tantangan di masa depan.
Memaknai Komunike SAI20
SAI20 sebagai warisan dari Presidensi G20 Indonesia diharapkan terus bisa berkontribusi untuk memecahkan persoalan dunia, utamanya dari sisi pengawasan dan pemeriksaan dalam menjaga akuntabilitas serta transparansi kebijakan anggaran tiap negara.
Komunike SAI20 yang berhasil dirumuskn bertujuan menunjukkan komitmen bersama, relevansi SAI20 kepada masyarakat, pemerintah, parlemen, dan pemangku kepentingan lainnya. Guna mewujudkannya, SAI20 berupaya melakukan kolaborasi efektif di kalangan lembaga pemeriksa negara dan pemerintah dalam komunitas G20.
Komunike yang berhasil dicapai dalam forum SAI20 berisikan 12 paragraf pernyataan anggota SAI20. Beberapa pernyataan yang disepakati itu yakni, SAI20 menyerukan agar pemerintah G20 untuk mengedepankan kebijakan yang koheren, meningkatkan kerangka kerna efisiensi, akuntabilitas, efektivitas dan transparansi. Kemudian pemerintah G20 diminta untuk memastikan bisa menyediakan sistem kesehatan yang efisien, andal, dan dapat diakses secara merata.
Pemerintah G20 selanjutnya didorong untuk memastikan upaya percepatan digitalisasi dengan merangkul negara lain agar tak ada yang tertinggal. SAI20 juga mendorong agar transisi energi berkelajutan terus diakselerasi dan membuat harganya menjadi terjangkau secara ekonomi.
Harapan berikutnya dengan adanya SAI20 ini memberikan dampak secara baik di level internasional, dan berdampak baik di level International Organization of Supreme Audit Institution (INTOSAI). Dengan SAI20 ini diharapkan gaung SAI ini berlanjut ke level internasional. Kolaborasi antara pemangku kepentingan itu juga diharapkan dapat mendukung implementasi tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) dan pemulihan ekonomi pascapandemi cOVID-19.
Harapan dan Tantangan Masa Depan
Berbagai gangguan terhadap banyak aspek kehidupan masyarakat dunia timbul sebagai dampak dari Pandemi Covid-19. Aspek-aspek tersebut, antara lain aspek kesehatan, sosial, serta aspek ekonomi dan keuangan. Gangguan-gangguan tersebut secara bertubi-tubi muncul dan melumpuhkan semua negara di dunia tanpa pandang bulu.
Hal tersebut tentunya menghambat kemampuan dan mengurangi kapasitas serta upaya pemerintah untuk meraih target SDGs. Oleh karena itulah salah satu tujuan utama G20 adalah mendukung pencapaian SDGs, yang selanjutnya menjadi prioritas utama dari SAI20, khususnya fokus terkait pemulihan dari pandemi sehingga pemerintah dapat melanjutkan upaya dalam rangka mencapai target SDGs.
Dengan menginisiasi dan terlibat aktif dalam SAI20, BPK telah memberikan kontribusinya bagi Presidensi G20 sesuai dengan prioritas programnya di komunitas Internasional. Dalam hal ini, BPK lebih luas untuk berperan aktif dalam berbagi pengetahuan dengan SAI negara lain, dan belajar lebih banyak terkait pengalaman audit, khususnya terkait SDGs di dunia internasional. Dengan demikian, keberadaan BPK akan semakin diakui di dunia internasional.
Kedua belas poin komunike SAI20 yang dibahas dalam KTT SAI20 di antaranya disepakati bahwa SAI20 menyadari pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam menanggapi isu-isu global terkait. Oleh karena itu, SAI20 menyerukan kepada pemerintah negara-negara anggota G20 untuk berkolaborasi dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk melakukan berbagai hal, di antaranya memastikan sistem kesehatan yang sigap dalam lingkungan yang selalu dinamis, dan sistem kesehatan yang adil, dengan tetap memprioritaskan ketersediaan, distribusi, serta pengerahan sumber daya dan fasilitas kesehatan.
KTT SAI20 yang selesai diselenggarakan memang dengan tujuan mendiskusikan kontribusi nyata lembaga pemeriksa negara anggota G20, khususnya dalam menanggapi kebutuhan mendesak akan tata kelola, transparansi dan akuntabilitas global, terutama dalam situasi dan pascapandemi, untuk percepatan pemulihan ekonomi dan dukungan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Singkatnya, SAI20 dibentuk sebagai platform pertemuan SAI negara anggota G20 dengan tujuan memberikan kontribusi kepada Pemimpin G20 dalam area transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik, serta membangun kemitraan global dengan berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem dan komunitas G20.
——– *** ———
