Kabag Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Jatim, Dwi Suyantono,SH,MM saat memberi pembinaan SAKIP pada PNS Kota Batu
(Perencanaan Buruk)
Kota Batu, Bhirawa
Ternyata banyak program kerja SKPD/ OPD di Pemkot Batu tidak bersinergi atau tidak sambung dengan RPJMD yang dimiliki. Hal ini diketahui dalam pemaparan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Batu yang disampaikan Kabag Pengembangan Kinerja Biro Organisasi Setda Jatim, Dwi Suyantono,SH,MM, di Balaikota Batu, Senin (17/4). Kondisi ini membuat SAKIP di Pemkot Batu menempati rangking buncit dari 38 Kota/ Kabupaten di Jawa Timur.
Diketahui, dalam 2 tahun terakhir evaluasi Sakip mendapatkan nilai C. Adapun di tahun 2016, ada tiga daerah di Jatim yang Sakipnya mendapatkan nilai C. Yaitu, Kabupaten Jember, Kabupaten Tuban, dan Kota Batu. Secara berurutan ketiga Daerah itu mendapatkan nilai 48, 45, dan 41. Artinya, meskipun ketiganya mendapatkan nilai C, namun Kota Batu menduduki rangking terakhir.
Dan di tahun 2016, Suyantono mengatakan bahwa Sakip memiliki 5 komponen utama. Yaitu, perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja.
“Dan jangan sampai perencanaan dan RPJMD tidak nyambung. Apalagi dari kelima komponen Sakip tersebut nilai tertinggi ada di perencanaan yang menjadi otak Sakip,”ujar Suyantono, Senin (17/4).
Adapun tidak sambungnya antara perencanaan dan RPJMD di Kota Batu, katanya, membuat kota ini mendapatkan nilai rendah. Suyantono menghimbau agar para PNS di Pemkot Batu jangan terlalu fokus pada anggaran. “Maksudnya, OPD terlalu fokus berapa anggaran yang diperoleh dan harus dihabiskan. Karena OPD terlalu fokus pada serapan anggaran, dan menganggap jika angka serapan tinggi mengindikasi program kerja telah berhasil.
“Cari kinerja dulu baru ngomong kerja. Jadi kita harus berbasis kinerja. Jadi dari kerja yang dilaksanakan itu bisa dimanfaatkan atau tidak?,”himbau Suyantono. Dan karena terlalu fokus untuk memburu serapan anggaran tinggi, mengakibatkan banyak program kegiatan OPD di Pemkot Batu tak sejalan dengan RPJMD yang telah disusun bersama.
Dengan adanya ketidaksambungan ini, ada 6 masalah yang harus diselesaikan Pemkot Batu untuk memperbaiki SAKIP. Yaitu, Pemkot Batu harus melengkapi perencanaannya dengan indikator keberhasilan. Indikator utama harus lebih spesifik untuk OPD. Prosedur pengangguran belum memprasyaratkan adanya kinerja. Pemkot Batu telah membuat surat kerja sama namun belum dimonitor dan dimanfaatkan sebagai bentuk rencana aksi.
“Kemudian evaluasi program baru sebatas pelaksanaan kegiatan dan realisasi anggaran. Selain itu Inspektorat Batu belum menyusun pedoman evaluasi yang angkuntable,”tambah Suyntono.
Menanggapi masalah ini, Walikota Batu Eddy Rumpoko (ER) mengatakan bahwa permasalahan SAKIP di Batu bukan perkara nilai C, tetapi masalah keseriusan dalam melakukan perbaikan.
“Banyaknya kebisaan kopi paste ketika membuat program SKPD harus dihilangkan. Misalnya di Dinas Koperasi dan Perdagangan sehingga tidak bisa memunculkan industri kreatif anak muda,”ujar ER. Selain menghilangkan kebiasaan kopi paste, ER juga merasakan masih tingginya budaya ‘asal bapak seneng’ terjadi di Pemkot. Untuk itu ER mengajak untuk membangun kepercayaan atas kinerja OPD, meskipun masa jabatannya sebagai Walikota Batu sudah memasuki tahun terakhir. [nas]
