Beberapa kader Partai Nasdem menunjukkan pamflet yang salah cetak.(achmad suprayogi/bhirawa).
Sidoarjo, Bhirawa
Sejumlah kader Partai Nasdem Kabupaten Sidoarjo ramai-ramai mendatangi kantor Panwaslu Sidoarjo, Selasa (1/12). Mereka melaporkan sejumlah kejanggalan yang terjadi dalam rangkaian proses Pilkada Sidoarjo. Diantaranya mengenai pamflet yang isinya untuk Paslon nomor urut 1, tapi dibelakangnya berisi visi Paslon nomor urut 3. Kondisi yang sama terjadi untuk pamflet Paslon nomor urut 2 dibelakangnya berisi visi misi Paslon nomor 3 lagi.
Selain itu, mereka juga melaporkan soal adanya sejumlah spanduk dukungan yang dianggap sebagai Alat Peraga Kampanye (APK) siluman. Beberapa diantaranya di pasangan di Ponti, pojok Taman Pinang Indah, dan Jalan Mojopahit, Sidoarjo.
Karena pamflet itu, pengadaannya menggunakan uang negara. Seharusnya disortir dan dicek dulu oleh KPU sebelum diterima dari rekanan Kudus Jawa Tengah.
“Apalagi, pamflet itu sudah dibagikan ke seluruh Paslon. Kalau ada salah cetak itu kami menduga ada unsur kesengajaan,” tegas Ketua Bidang Politik dan Pemerintah, DPC Nasdem Kabupaten Sidoarjo, Sugeng Budi Santoso, usai dari kantor Panwas.
Melihat kondisi tersebut pihaknya meminta KPU melaksanakan cetak ulang dan menarik pamflet ke seluruh Paslon yang dianggap salah cetak itu. Karena cetaknya itu pakai anggaran negara. “Kami juga mengkaji pelanggaran hukumnya apa, soal pamflet yang bolak balik isine beda itu,” tegas Sugeng.
Selain itu, kata Sugeng, spanduk dan baleho dukungan yang beberapa hari terakhir di pasang di lokasi-lokasi strategis yang berisi gambar incumbent nomor urut 3 harus segera ditertibkan Panwaslu dan Satpol PP Pemkab Sidoarjo.
“Kalau tak ditertibkan, maka kami akan menginstruksikan kader partai di seluruh kecamatan menginventarisir baleho dan spanduk dukungan itu. Apalagi berisi gambar incumbent yang seharusnya memberi contoh kampanye yang baik,” paparnya.
Tidak hanya itu, Sugeng juga meminta KPU mengajak seluruh Paslon dan tim suksesnya untuk mengecek dan mensortir seluruh surat suara. Hal ini disebabkan surat suara selama ini tiba di KPU sudah dalam bentuk lipatan. “Kalau surat suara rusak atau sudah ada yang dicoblos siapa yang tahu kalau tak disortir secara terbuka,” tegas Sugeng lagi.
Sementara Ketua Panwaslu Kabupaten Sidoarjo, Ulul Azmi berjanji bakal menindaklanjuti dengan cara mengkaji semua isi laporan itu. “Nanti, akan kami kaji dulu sebelum meneruskan rekomendasi atas laporan itu,” pungkasnya. [ach]
