Petugas Gabungan dari DPMPTSP, Satol PP, Dishub, dan Komisi A saat melakukan sidak di OTC Kota Batu, Senin (13/5).
Kota Batu, Bhirawa
Investor nakal di Kota Batu ketahuan berbuat curang dalam mengembangkan investasinya. Ybs memasukkan lahan yang berstatus sebagai lahan pertanian dalam pembangunan penginapan berkonsep villa bernama Oak Tree Cottage (OTC). Akibatnya, Senin (13/5), Badan Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Batu terpaksa menghentikan operasional OTC dalam sebuah sidak bersama Satpol PP, Dishub, dan Komisi A DPRD Batu.
Kepala BPMPTSP, Bambang Kuncoro menjelaskan bahwa pengajuan perijinan pembangunan OTC sudah masuk ke Pemkot pada November 2017. Kemudian owner atau investor sudah mengantongi ijin prinsip. Namun dalam perkembangannya, diketahui jika sebagian lahan OTC dari total luas 8.000 m2 yang ada, ternyata merupakan kawasan hijau atau pertanian.
“Separuh dari lahan OTC ini merupakan lahan hijau atau pertanian berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kota Batu,”ujar Bambang ditemui di lokasi sidak, Senin (13/5).
Setelah mendapatkan izin prinsip, lanjutnya, seharusnya manajemen OTC mengurus Keterangan Rencana Kota (KRK). Namun, Akibat ada wilayah hijau maka tim teknis KRK meremomendasikan untuk tidak menerbitkan KRK. Dan dengan tidak terbitnya KRK maka amdal lalin, amdal sampai ijin peruntukan dari Pemerintah Provinsi menjadi tidak bisa diproses.
Untuk memperoleh KRK, OTC Harus melakukan penyesuaian dulu dengan RTRW. Adapun review RTRW baru dilaksanakan 2019. “Seharusnya owner atau manajemen OTC yang sudah memasukkan pengajuan perijinan di tahun 2017, harus menunggu review RTRW tahun 2019. Namun ternyata di tahun 2019 pembangunan cottage koq sudah selesai?,” tambah Bambang.
Pertanyaan yang sama juga disampaikan Ketua Komisi A DPRD Batu, Sudiono. Ia juga menyayangkan kenekadan dari investor untuk melanjutkan pembangunan cottage walaupun ijin belum dikantongi.
“Sayangnya investor hari ini (kemarin) tidak datang untuk menemui kita sehingga kitapun tidak bisa menawarkan solusi terbaik,”ujar Sudiono. Iapun kini mendukung DPMPTSP dan Satol PP yang harus menghentikan operasional dari OTC. [nas]
