Kusnadi
Kota Malang, Bhirawa
Untuk menyongsong penilaian penghargaan Wahana Tata Nugraha (WTN), Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, menyiapkan pasukan gabungan.
Pasukan tersebut, terdiri Satpol PP, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang serta aparat TNI dan Polri dan Dishub sendiri.
Wakil Wali Kota Malang, Sutiaji, Senin (25/7) kemarin, memberikan arahan kepada tim tersebut agar bisa bekerja dengan maksimal. Sehigga Kota Malang mampu meraih penghargaan dibidang lalu lintas itu.
“Saya berpesan tim ini, bekerja secara maksimal. Harapan kita bersama Kota Malang mampu meraih penghargaan WTN,”pesan Sutiaji kepada tim gabungan.
Tim ini akan bertugas sesuai dengan tugas sesuai dengan pokok dan fungsi masing-masing. Dishub akan memantau ketertiban pengguna jalan, parkir serta akan menindak jika ada Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di badan jalan bekerjasama dengan Satpol PP.
Tim itu dibagi dalam tiga kelompok yang akan menyisir beberapa jalan besar, seperti kawasan Balai Kota Malang, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Soekarno – Hatta, Jalan Merdeka, Jalan LA Sucipto, Jalan B.S. Supriadi, dan beberapa kawasan rawan macet lainnya.
“Tim ini gabungan ada Dispenda berkairan dengan masalah reklame ada Satpol, BP2T dan beberapa tim lain yang akan bekerja sesuai dengan tupoksi mereka,”ujar Sutiaji.
Melihat dari kondisi lapangan, pihaknya optimis Kota Malang, dapat meraih kembali gelar WTN, yang pernah diraih pada tahun lalu dan saat ini gradasi gelar diupayakan meningkat.
WTN, lanjut Sutiaji ada klasifikasinya, karena itu tidak berlebihan jika tahun ini, diharapkan ada peningkatan. Karena itu ia berharap tidak sekedar peraikan rambu lalu lintas yang dilakukan tetapi juga pada perilaku pengendara.
Dibagian lain, guna meningkatkan kinerja Dishub Kota Malang dan mengurai kemacetan Dishub akan menambah tenaga baru. Dalam waktu dekat ini membuka perekrutan tenaga outsorcing.
Kepala Dishub Kusnadi, menyatakan tenaga kontrak itu, nantinya akan melakukan pengaturan lalu lintas agar bisa membantu mengurai kemacetan yang ada, utamanya di kawasan padat kendaraan.
“Kita akan membuka pendaftaran baru bagi tenaga outsorcing, khusus petugas bagian lapangan,” kata Kusnadi.
Dishub, akan mengajukan anggaran untuk penambahan pasukan itu pada momen Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) pada tahun ini.
Para tenaga itu nantinya akan digaji sesuai dengan Upah Minimum Kota (UMK). Walaupun belum menyebut berapa jumlah tenaga yang dibutuhkan, namun Kusnadi menjelaskan jika 80 persen anggota outsorcing itu akan ditaruh di lapangan sedangkan sisanya untuk administrasi.
Yang jelas sarat minimal adalah berpendidikan SMA dan tinggi badan minimal 165. Selanjutnya akan diseleksi sehingga mendapakan tenaga yang ideal. [mut]
