Sanksi Pelanggar Prokes, Satpol PP Tulungagung Tetap Tahan KTP-el

Satpol PP Kabupaten Tulungagung akan tetap menahan KTP-el pelanggar prokes sebelum membayar denda saat gelaran operasi yustisi prokes.

Tulungagung, Bhirawa
Kendati Pemprov Jatim melarang Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 di kabupaten/kota memberikan sanksi berupa penyitaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) pada pelanggar protokol kesehatan (prokes), namun Satpol PP Kabupaten Tulungagung tetap bakal melakukan penahanan KTP-el tersebut bagi pelanggar prokes yang belum membayar denda saat operasi yustisi.
“Terus akan kami lakukan (penahanan KTP-el). Mau bagaimana lagi. Sebagai jaminannya (pelanggar prokes yang belum bayar denda) lalu apa,” ujar Kabid Penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peratiran Bupati (Perbup) Satpol PP Kabupaten Tulungagung, Artista Anindya Putra, Senin (1/2).
Menurut dia, penahanan KTP-el bagi pelanggar prokes yang belum membayar denda tidak bisa disebut sebagai penyitaan KTP-el. “KTP-el itu sebagai jaminan. Bukan menyita,” tandasnya.
Selanjutnya Artista Anindya Putra yang biasa disapa dengan sebutan Genot ini menjelaskan penahanan KTP-el sementara dilakukan agar pelanggar prokes melakukan pembayaran denda secara e-banking atau di ATM bank terdekat dari lokasi operasi yustisi. Jika sudah membayar saat itu juga KTP-el dikembalikan.
“Makanya dalam surat tilang (bagi pelanggar prokes) berbunyi untuk kartu identitas kami jamin itu maksimal tujuh hari. Kalau tujuh hari tidak diambil bukan tanggung jawab kami lagi. Ada jangka waktunya. Kalau merasa itu KTP sangat penting maka akan segera membayar denda. Selesai sudah KTP bisa diambil lagi. Kadang masyarakat sendiri yang menggampangkan, tidak mau membayar denda, tidak punya KTP tidak apa-apa,” paparnya.
Satpol PP Kabupaten Tulungagung saat operasi yustisi prokes, tandas Genot, tidak bisa melakukan penahanan SIM atau STNK. Masalahnya ,bukan kewenangan dari Satpol PP, melainkan kewenangan polisi lalulintas.
“Kewenangan Satpol PP itu ada di Perda dan Perbup. Penjaminan SIM atau STNK bukan kewenangan perda dan perbup,” terangnya.
Genot pun menegaskan, kendati dilakukan dengan tim gabungan bersama aparat kepolisian dan TNI, Satpol PP Kabupaten Tulungagung dalam gelaran operasi yustisi prokes tidak berdasar pada undang-undang. Tetapi perda dan perbup. “Kami boleh lho sebagai PPNS menyita KTP,” tandasnya lagi.
Diberitakan sebelumnya, Pemprov Jatim melarang Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 di kabupaten/kota, memberikan sanksi berupa penyitaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el ) kepada pelanggar prokes. Sebab KTP-el merupakan bentuk pelayanan publik dasar yang digunakan untuk layanan publik lainnya, sehingga KTP-el adalah hak konstitusional warga negara.
“Dengan menyita KTP pelanggar prokes, harapannya kan pelaku jera dan tidak mengulangi pelanggaran di kemudian hari. Namun tesis ini masih perlu dipertanyakan lagi. Karena hingga saat ini belum ada data empiris yang dapat membuktikan adanya korelasi positif antara sanksi yang berat dan efek jera,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jatim, Dr Andriyanto SH MKes, saat dikonfirmasi, Minggu (31/1). [wed]

Tags: