Sanksi Pidana Bagi Penolak Vaksinasi Covid-19

Seiring dengan dikeluarkannya izin resmi penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin virus corona (Covid-19) asal perusahaan China, Sinovac oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada hari Senin (11/1), semakin menegaskan bahwa pemerintah sebentar lagi bakal mulai menyelenggarakan vaksinasi massal Covid-19. Target dari pemerintah program ini diikuti oleh semua warga, dan bagi warga yang menolak akan diberikan sanksi pidana. Pengambilan keputusan pemerintah itupun, rupanya tidak luput menjadi sorotan publik dan mematik terjadinya silang pendapat pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat.

Sejatinya, ketentuan pidana bagi penolak vaksinasi sudah diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 UU tersebut menyatakan, setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan/atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan sehingga menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat bisa dipidana dengan penjara paling lama satu tahun dan/atau denda maksimal Rp 100 juta. Sementara itu, pada pasal 9 UU yang sama, disebutkan bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.

Itu artinya, vaksinasi Covid-19 adalah suatu kewajiban maka secara mutatis mutandis jika ada warga negara yang tidak mau divaksin maka bisa dikenakan sanksi, bisa berupa denda, bisa berupa penjara, bisa juga kedua-duanya. Kendati demikian, baiknya sedapat mungkin sanksi tersebut bisa dijadikan jalan terakhir. Selebihnya, pemerintah bisa lebih sabar. Pasalnya, menjelaskan keraguan-keraguan dari masyarakat untuk divaksinasi bukanlah perkara yang mudah, mengingat realisasi program vaksinasi massal Covid-19 ini merupakan yang pertama dalam rententan sejarah dari sebuah wabah yang notabenenya adalah pandemi.

Idealnya, program vaksinasi Covid-19 bersifat persuasif dan lebih mengutamakan sosialisasi secara medis, religiulitas, dan edukatif agar masyarakat tercerahkan mindsetnya untuk lebih bisa memahami nilai manfaat dari vaksinasi Covid-19, bukan malah lebih dominan mensosialisakan sanksi pidana bagi penolak vaksinasi Covid-19 yang justru bisa menyulut polemik di ranah publik.

Masyhud
Pengajar FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Tags: