Bupati Sumenep Didemo, Minta Evaluasi Penetapan Direksi PT Sumekar
Sumenep, Bhirawa
Diduga sarat dengan kepentingan politis, pelantikan direksi PT Sumekar diprotes warga. Pelantikan Direktur Utama dan Direktur Pelaksana PT. Sumekar yang merupakan BUMD tersebut , Moh. Syafi’i dan Ahmad Zainal Arifin patut diduga bermuatan politis mengingat keduanya merupakan kader partai yang sama dengan Bupati Sumenep A. Busyro Karim.
Sejumlah aktifis mahasiswa yang tergabung dalam Front Komunikasi Mahasiswa Sumekar (FKMS) menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Bupati setempat. Mereka menuntut agar Bupati Sumenep, A. Busyro Karim mengevaluasi penetapan dan pelantikan Direksi PT Sumekar.
Koordinator aksi FKMS, Sutrisno mengatakan, penetapan dua direksi tersebut dinilai sarat dengan kepentingan politis dan mengandung unsur KKN. Sebab, dua direksi tersebut berlatar belakang partai politik yang sama dengan Bupati yakni Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Moh. Syafi’i merupakan ketua PAC PKB Kecamatan Arjasa dan Ahmad Zainal Arifin tercatat sebagai Daftar Caleg Tetap (DCT) Provinsi Jatim, daerah pemilihan (Dapil) XIV Madura yang meliputi Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.
“Pak Bupati, tolong evaluasi ulang pengangkatan dan pelantikan dua direksi PT Sumekar itu. Kalau kami melihat, ini kebijakan yang sarat dengan politis, karena keduanya sama-sama berlatarbelakang politisi PKB, sama dengan pak Bupati,” kata Sutrisno, Senin (21/1).
Selain orasi secara bergantian, para aktifis tersebut membawa sejumlah poster yang bertuliskan kecaman terhadap Bupati, salah satunya “Bupati tukar nyawa warga kepulauan dengan kepentingan politik”.
Pengangkatan direksi salah satu BUMD yang bergerak di bidang transportasi laut itu juga dinilai melanggar PP Nomor 54 tentang BUMD. Dimana salah satu isinya, direksi tidak boleh diisi oleh politisi atau caleg.
“Kalau Bupati mengatakan bahwa Zainal Arifin sudah mengundurkan diri dari caleg, mungkin lebih baik Bupati belajar lagi tentang hukum. Jangan korbankan masyarakat dengan kepentingan pribadi atau kelompok,” jelasnya.
Ia juga menuding, ijazah dua direksi tersebut didapat dengan cara membeli disalah satu perguruan tinggi di Malang. Sedangkan pengalaman dalam mengelola transportasi laut juga dipertanyakan.
“Harusnya Bupati tidak sembarangan menempatkan orang-orang ditempat strategis. Harus melihat kemampuan mereka, jangan karena orangnya sendiri kemudian diberi tempat yang enak,” tegasnya. [sul]
