Satgas Covid-19 Surabaya Tetap Sanksi Sita KTP-el Pelanggar Prokes

Irvan Widyanto

Efektif Tekan Pelanggar, UU Tak Ada Larangan
Surabaya, Bhirawa
Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya bakal terus memberlakukan sanksi penyitaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) bagi pelanggar protokol kesehatan (prokes). Alasannya, untuk menghentikan pelanggaran prokes diperlukan kebijakan tindakan paksaan pemerintah. Salah satunya adalah penyitaan KTP-el sampai dengan penerapan sanksi denda administrasi.

Wakil Sekretaris Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 Surabaya, Irvan Widyanto menuturkan, sanksi penyitaan KTP-el selama ini sangat efektif untuk menekan pelanggar prokes dibandingkan dengan sanksi sosial lainnya. “Ketika kita menerapkan sanksi administrasi sanksi sosial seperti push up, nyanyi, menyapu dan lainnya, pelanggaran prokes masih terus meningkat,” kata Irvan, dikonfirmasi, Selasa (2/2).

Menurut Irvan, penyitaan KTP-el merupakan salah satu macam sanksi administratif paksaan pemerintahan, yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota Surabaya No 67 Tahun 2020 dan perubahanya. Penyitaan KTP-el dilakukan dan dimaksudkan dengan tujuan sebagai tindakan nyata yang dilakukan pemerintah untuk mengakhiri pelanggaran norma hukum di masyarakat.

Dikatakan Irvan, di dalam pelaksanaan penerapan prokes pada masa pendemi Covid-19, yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam berdasarkan Keputusan Presiden No 12 Tahun 2020, dan seiring dengan hasil evaluasi masih di dapati banyaknya masyarakat yang abai terhadap penerapan prokes meskipun hal tersebut telah berjalan hampir satu tahun.

“Contohnya tidak menggunakan atau tidak menggunakan dengan benar masker. Berdasarkan hal tersebut kebijakan penyitaan KTP-el sebagai bagian dari sanksi administratif paksaan pemerintahan diperlukan sebagai instruman agar masyarakat patuh dan melaksanakan protokol kesehatan,” ujar Irvan yang saat ini juga menjabat sebagai Kepala BPB dan Linmas Kota Surabaya.

Pemkot Surabaya, lanjutnya, sangat memahami akan fungsi KTP-el dan sebagai hak dasar masyarakat. Oleh sebab itu, diatur juga mekanisme pengambilan KTP-el yang disita. Yaitu selain pembayaran denda administratif juga dapat dilakukan dengan dilampiri oleh Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya.

Lebih lanjut, Irvan menjelaskan, berdasarkan diktum menimbang huruf b Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu, yang merupakan dasar dalam pembentukan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020, bahwa pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan terkait dengan sanksi penyitaan KTP-el sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020. Bahwa sanksi administratif merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menghentikan pelanggaran terhadap prokes.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanguulangan Bencana, kata Irvan, yang juga merupakan dasar pembentukan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020, pada Pasal 8 dijelaskan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dengan melakukan pengurangan risiko terhadap bencana.

“Dalam hal ini penerapan sanksi penyitaan KTP-el merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi risiko dalam penyebaran Covid-19. Upaya pemerintah dalam memutus mata rantai Covid-19 ini juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, yang dijelaskan pada Pasal 5 bahwa Pemerintah melakukan upaya pencegahan serta upaya lainnya dalam penanganan wabah tersebut,” katanya.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta perubahannya, katanya, tidak terdapat pasal yang mengatur mengenai pelarangan penyitaan KTP. Pada dasarnya, pemberian KTP merupakan hak konstitusional dasar yang telah diatur pada Undang-undang dasar 1945 yang digunakan sebagai bentuk pelayanan publik dasar, untuk layanan publik lainnya.

“Maka terkait dengan Peraturan Wali Kota Nomor 67 Tahun 2020 telah mengatur mekanisme bagaimana pengambilan KTP-el yang telah disita selain melakukan pembayaran denda administratif yang ditetapkan, yaitu dengan membawa surat keterangan tidak mampu yang diterbitkan oleh dinas sosial,” tandasnya. [iib]

Tags: