Tampak seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro saat mengikuti arahan dan pembinaan dari wakil bupati Bojonegoro. (achmad basir/bhirawa)
Bojonegoro, Bhirawa
Bertempat di Ruang Angling Dharma Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Kamis (18/8), Wakil Bupati Bojonegoro, Setyo Hartono MM memberikan arahan dan pembinaan kepada seluruh anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dilingkup Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
Wabup Setyo Hartono menyampaikan, bahwa masalah Satpol diantaranya adalah masih banyak tenaga yang masih Non PNS hampir 100 dan banyak anggota Satpol yang tidak bisa menduduki jabatan paling banyak hanya Kasi Trantib. Pada intinya dirinya secara pribadi sangat memikirkan hal itu, namun apa daya aturan dipemerintah pusat terkait moratorium.
Selain itu dalam kesempatan ini Wabup menyatakan bahwa dirinya tidak keras hanya ingin mengajak baik dan lebih dispilin ini semata-mata untuk peningkatan kinerja dan layanan. “Sat Pol PP adalah penegak perda, jika satu orang membuat ulah. Maka tidak pandang bulu apakah itu tenaga honorer atau PNS maka korps baju coklat Satpol PP yang akan tercoreng,” katanya.
Terkait dengan perkembangan ditengah masyarakat, Satpol PP harus senantiasa turun dilapangan sehingga Kondisi dilapangan agar dipantau. “Jika saat ini ada salah satu pasangan atau siapapun yang mulai blusukan agar dipantau saja jangan ikut didalamnya apalagi terlibat aktif,” ujarnya.
Ketika sudah menentukan pilihan menjadi PNS atau PTT kita harus memedomani apa yang menjadi tugas dan fungsinya. Satpol induknya di Satpol Kabupaten memang ditugaskan di Kecamatan sehingga harus menjadi Contoh yang baik. “Selama ini antara yang bekerja baik dan asal asalan selalu sama, seharusnya ada reward and punishment,” terangnya. [bas]
