Satpol PP Kabupaten Malang Gagalkan Pengiriman Rokok Ilegal Gunakan X-Ray

Petugas Satpol PP Kab Malang bersama Bea Cukai dan POM TNI AD saat menggagalkan pengiriman rokok ilegal di tempat jasa pengiriman barang, di wilayah Kab Malang. [cahyono]

Kab Malang, Bhirawa
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Malang terus melakukan sosialisasi pemberantasan rokok illegal atau rokok tanpa dilengketi pita cukai, karena telah merugikan negara dalam pajak cukai. Sehingga untuk mencegah rokok ilegal tersebut, maka Satpol PP melakukan operasi gabungan diberbagai tempat penjual rokok.

Kepala Bidang (Kabid) Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kabupaten Malang Teddi Wiryawan, Senin (4/12), saat dikonfirmasi di Aula Satpol PP setempat mengatakan, tujuan pemberantasan rokok ilegal itu yakni untuk mengurangi kerugian negara dalam pajak cukai rokok.

Dan agar peredaran rokok illegal bisa ditekan, maka pihaknya tidak hanya melakukan kegiatan operasi di tempat-tempat penjual rokok saja, tapi juga di tempat jasa pengiriman barang. Seperti operasi gabungan yang kita lakukan di salah satu jasa pengiriman di wilayah Kabupaten Malang, dengan menggunakan alat X- Ray yang bertujuan tidak merusak pembungkus rokok.

“Sebab, saat ini melalui jasa pengiriman juga beredar luas rokok import yang tanpa cukai, yang hal tersebut sangat merugikan negara. Dengan menggunakan alat X- Ray, hal ini bisa membantu Bea Cukai dan Satpol PP dalam mengurangi kerugian negara dan peredaran rokok import,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Kabid Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Bawa menambahkan, bahwa operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal ini dalam rangka untuk mengurangi atas peredaran rokok ilegal di Kabupaten Malang. Sehingga dengan mencegah peredaran rokok tanpa dilengketi pita cukai, agar di Kabupaten Malang bisa clean atau tidak ada rokok ilegal, dan posisi Satpol PP sendiri hanya sebagai pendamping pihak Bea Cukai.

“Dengan melakukan operasi gabungan, bertujuan untuk membantu Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal sehingga bisa menekan kerugian negara,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kabupaten Malang Muhamad Kasim Samah menjelaskan, operasi gabungan rokok ilegal dimulai sejak tahun 2019-2023. Dalam opereasi yang kita dilakukan, hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 206/PMK.07 Tahun 2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Serta berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 906, dimana Satpol PP selaku penegak hukum dalam penanganan peredaran rokok ilegal.

“Satpol PP hanya menangani peredaran rokok ilegal, dan posisi Satpol PP hanya sebatas membatasi peredaran dan mensuport penindakan. Dalam operasi gabungan rokok illegal juga melibatkan Polisi Militer TNI Angkatan Darat (POM TNI AD) dan Bea Cukai, agar penegakkan hukum bisa dilaksanakan secara optimal,” tegasnya.

Menurut Kasim, Satpol PP dalam melakukan penindakan tersebar di 33 ecamatan se- Kabupaten Malang. Dimana dalam penindakan tersebut ditiga wilayah peredaran rokok illegal, yakni zona hijau di wilayah Kecamatamn Kasembon, Ngantang dan Wajak. Zona Kuning daerah tengah di wilayah Kecamatan Poncokusumo, Wajak, Bululawang, dan untuk yang masuk zona merah peredaran rokok ilegal di wilayah Malang Selatan.

Sedangkan dari hasil operasi gabungan rokok ilegal yang dilakukan Satpol PP Kabupaten Malang dan Bea Cukai Malang, yakni dalam bentuk Sigaret Kretek Mesin (SKM), dan yang terbanyak saat ini dalam bentuk rokok filter yang beredar luas tanpa dilengketi pita cukai.\

Dirinya berharap dengan operasi gabungan rokok ilegal ini, di kepemimpinan Bupati Malang HM Sanusi, agar kegiatan operasi gabungan dalam memberantas rokok ilegal bisa berdampak kesadaran masyarakat Kabupaten Malang untuk menghindari penggunaan rokok ilegal karena bisa merugikan negara. “Janganlah membeli rokok yang tanpa dilengketi pita cukai rokok, karena hal itu telah merugikan negara,” pungkasnya. [adv.cyn]

Tags: