Kasat Pol PP Jatim Budi Santosa (tengah) saat membuka Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Masyarakat Dalam Tanggap Darurat Bencana Tahun 2018 di Aula Bakorwil Jember, Kamis (9/8/2018).
Jember,Bhirawa
Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jawa Timur mengoptimalkan peran Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) yang berada di level desa agar lebih berdaya. Upaya ini untuk membantu peran Satpol PP dalam mengantisipasi berbagai persoalan sosial yang muncul ditengah masyarakat dan tanggap bencana.
” Tugas Satpol PP selain penegak Perda, trantib, perlindungan masyarakat, ditambah kebencanaan. Bencana ada bencana sosial seperti, narkoba, miras, radikalisme, teroris juga menjadi kewenangan satpol PP. Sehingga tugas dari semakin komplek,” ujar Kasat Pol PP Pemprov Jatim Budi Santosa kepada Bhirawa usai membuka Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) dan Masyarakat Dalam Tanggap Darurat Bencana Tahun 2018 di Aula Bakorwil Jember, Kamis (9/8/2018).
Semakin kompleksnya tugas Satpol PP dalam layani perlindungan kepada masyarakat, peran Linmas akan dioptimalkan.” Sing ngelatih sopo? Babinsa, Babinkamtibmas, Desa dengan melibatkan tokoh masyarakat sehingga solid keberadaan linmas ini. Saran Pak Menteri dan Pak Gubernur, pilih anggota Linmas yang masih berusia muda dan berpotensi,” katanya.
Kebereadaan Linmas ini sudah teruji saat pelaksanaan Pilkada serentak dan Pilgub Jatim kemarin. Menurut Budi, Linmas yang terlibat sekitar 70 ribu personil, aparat kepolisian 27 ribu personil dan TNI 9 ribu personil.
” Personil Linmas lebih banyak, karena masing-masing TPS ada 2 personil. Harapan Pak Materi untuk Pilkada serentak dan Pilpres 2019 nanti, diharapkan ada 900 ribu personil Linmas yang dilibatkan. Sedangkan kita (Jawa Timur) baru ada 309 ribu anggota Linmas,” ujarnya.
Terkait tanggap bencana, ulas Budi, mereka (Linmas) harus dilatih. Agar mereka semakin terlatih dalam mendeteksi dan cegah dini terhadap bencana.”Jika ini sudah terlatih, masyarakat akan tangguh dan siap menghadapi bencana. Mereka akrab dengan bencana itu dan kearifan lokal akan tumbuh. Dengan begitu, penanganan bencana menggunakan cara kearifan lokal masyarakat di desa itu,” paparnya.
Ini sesuai dengan konsep nawa cita yang dicanangkan oleh Presiden, negara harus hadir, negara harus terlibat. Partisipatoris Gubernur juga mendukung dalan konsep sosialnya ‘ people centre government’.” Masyarakat desa saat ini menjadi subyek. Mereka akan di danai oleh ADD dan APBDes. Kalau ini dioptimalkan, masyarakat akan sejahtera karena betul-betul dari bawah (botton up,” ujar Budi yang juga menjabat Plt Bakorwil Malang.
Hadir dalam acara itu, perwakilan Satpol PP se Jawa Timur, dengan Pemateri Kepala Bakorwil Jember R.Tjahjo Widodo. Dalam materinya Tjahjo mendorong agar Satpol PP lebih aktif lagi dalam mengayomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.
“Selama ini kiprah dan peran mereka (belum tampak). Sehingga dengan program pemberdataan Linmas nantinya akan semakin terbantu eksistensinya di masyarakat,” ujar Tjahjo kemarin.
Bakorwil juga mendorong agar kedepan ada koneksitas antara BPBD dan Satpol PP dalam menanggulangi bencana. Mereka akan dilatih menjadi petugas yang tanggap terhadap bencan.” Kerjasama dengan media massa diharapkan terus terjalin. Sehingga kegiatan mereka akan terekspose ke permukaan,” pungkasnya.(efi)
