Satpol PP Persilakan Pedagang Koblen Tuntut PT DBJ

2- pedagang Pasar Koblen demo di depan DPRD Surabaya. gehPemkot Surabaya,Bhirawa
Terkait penyegelan dan blokade Pasar Koblen eks Rumah Tahanan Militer, Kasatpol-PP, Irvan Widyanto menegaskan pihaknya hanya menjalankan tugas dan wewenangnya terkait pelanggaran Perda yang dilakukan oleh PT Dwi Budi Jaya (DBJ) sebagai pengelola pasar. Bila ada kerugian pedagang, kasatpol PP menyarankan agar meminta ganti rugi pada pihak PT DBJ.
Irvan juga menekankan PT DBJ harus bertanggung jawab terhadap nasib para pedagang buah kelas grosir yang bertempat di eks rumah tananan militer itu.menurutnya selam ini pedagang memiliki perjanjian sewa dengan pengelola.
Dikonfirmasi ,Jum’at(19/12) Irvan mengatakan tindakan penyegelan lapak pedagang pasar buah Koblen yang dilakukan Satpol-PP Kota Surabaya akibat pelanggaran kelengkapan perizinan yang dilakukan PT DBJ.  Pengelola , kata Irvan, memang belum memiliki perizinan untuk melakukan operasional pasar sekaligus penerima uang sewa dari pedagang.
Dengan demikian, lanjut Irvan,  Pemkot tidak berhadapan atau merugikan pedagang. Irvan menjelaskan bahwa pihaknya hanya melakukan penertiban terhadap keberadaan lapak-lapak pedagang karena melanggar Perda Kota Surabaya terkait perizinan.
Mantan camat Rungkut menyarankan agar pedagang tidak berhadapan apalagi menuntut Pemkot Surabaya, karena pemerintah bertindak sesuai mekanisme yang ada. Dia menyarankan pedagang meminta ganti rugi kepada PT Dwi Budi Jaya selaku pemilik lahan, sekaligus penerima sewa stan dari para pedagang.
Sesuai kondisi di lapangan, Irvan mengaku heran dengan jumlah pedagang yang terlibat melakukan perlawanan pada saat penyegelan, karena dari data yang dimilikinya, hanya sekitar enam pedagang yang enggan pindah. Sisanya sudah mau keluar dan memilih tidak berjualan sampai izin selesai.
“Tapi jumlah orang yang menghadang Satpol-pp cukup banyak. Mereka ini siapa, ternyata bukan dari pedagang, ini kan sudah ada upaya menggerakkan massa dari luar,” katanya.
Dan diakui bahwa penertibannya bersifat sementara, karena setelah proses izinnya sudah lengkap, aparat penegak perda akan memperbolehkan para pedagang berjualan lagi.   “Kami tidak membongkar, tapi cuma memberhentikan aktifitasnya sementara sampai ada izin. Makanya yang kita segel hanya lapak-lapaknya, bukan pintu gerbangnya,” jelasnya.
Sebagai salah satu pejabat di lingkungan Pemkot Surabaya, Irvan sangat menyayangkan sikap PT Dwi Budi Jaya yang tidak kooperatif pada saat pengajuan izin. Menurutnya, saat mengajukan izin, PT Dwi Budi Jaya tidak menyertakan peruntukan bekas lahan rumah tahanan militer (RTM). Karena itu, Pemkot memanggil sampai tiga kali, namun tidak ada respon. Pada akhirnya Pemkot memberi tenggat waktu mulai Maret-Desember 2014 untuk menyelesaikan izin. [gat.geh]

Tags: