Satu Dekade JKN Kontribusi BPJS Kesehatan Wujudkan Masyarakat Sehat

Tahun Program JKN,

Gresik, Bhirawa.
Kehadiran BPJS kesehatan, sebagai penyelenggara Program JKN.Hampir 10 tahun berjalan,menciptakan ekosistem JKN yang kuat, dan saling bergantung satu sama lain. Dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC), bagi penduduk Indonesia.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti mengatakan. Bahwa kepesertaan JKN melonjak pesat dari 133,4 juta jiwa, pada tahun 2014 menjadi 248,7 juta jiwa pada 2022. Saat ini lebih dari 90% penduduk Indonesia telah terjamin program JKN. Khusus untuk peserta JKN dari segmen non Penerima Bantuan Iuran (PBI), yang mencakup

Pekerja Penerima Upah (PPU). Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja, pada tahun 2014 berjumlah 38,2 juta jiwa. Tahun 2022, angka tersebut naik tajam menjadi 96,9 juta jiwa

“Hampir satu dekade, program JKN telah berkembang menjadi program strategis yang memiliki kontribusi besar dan mampu membuka akses layanan kesehatan bagi masyarakat. Banyak negara sangat tertarik kepada BPJS kesehatan, sebagai sebuah program gotong royong berkonsep single payer.”ujar Ghufron Mukti dalam acara diskusi publik outlook 2023: 10 Tahun Program JKN, Senin (30/01)

Dalam kurun waktu hampir 10 tahun, penerimaan iuran JKN juga mengalami peningkatan menjadi lebih dari Rp 100 triliun. Dari tahun 2014 sebesar Rp 40,7 triliun, menjadi Rp 144 triliun pada tahun 2022. Tercatat sebanyak 15,2 juta peserta JKN, telah memanfaatkan layanan skrining BPJS kesehatan. Mulai dari skrining riwayat kesehatan, skrining diabetes melitus, skrining kanker serviks, dan skrining payudara.

Kasus pemanfaatannya lebih dari 31 juta kasus, dengan biaya lebih dari Rp27,5 triliun.Penyakit dengan biaya terbesar yang paling banyak dimanfaatkan oleh PBI adalah penyakit jantung, yaitu sebesar 4,2 juta kasus dengan biaya Rp3,2 triliun. Terlihat paling diuntungkan dan terbantu,atau paling banyak dana JKN digunakan adalah peserta PBI.

Ghufron menegaskan, BPJS kesehatan sebagai penyelenggara program JKN, sudah matang menjalankan tugasnya. Pelaksanaan JKN selama ini sudah on the right track, bahkan ada perbaikan terus menerus yang nyata. Untuk menciptakan ekosistem JKN yang sehat, semua pihak harus mengoptimalkan kerja sama sesuai dengan peran, kewenangan, dan tanggung jawabnya masing-masing.

Sementara Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan. Bahwa meski penyelenggaraan program JKN saat ini sudah mengalami banyak perbaikan di berbagai aspek, tetap ada sejumlah hal yang perlu ditingkatkan. Mulai dari isu kepesertaan, mutu layanan kesehatan, efektivitas pembiayaan, hingga soal pembiayaan.

Kantor Staf Presiden (KSP), Abetnego Tarigan mengungkapkan bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan program JKN ke depan. Yaitu terkait peningkatan kualitas pelayanan, memastikan iuran terjangkau, dan upaya mewujudkan UHC.

“Program JKN, menjadi wujud konkrit transformasi pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh masyarakat. Yang diperlukan masyarakat saat ini adalah standarisasi pelayanan kesehatan, bukan kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Kemudian dengan naiknya tarif pelayanan kesehatan, maka fasilitas kesehatan wajib meningkatkan mutu pelayanannya,” kata Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. [kim.gat]

Tags: