Foto Ilustrasi
DPRD Jatim, bhirawa
Sekitar 1 juta warga Jatim ternyata belum tercover BPJS kesehatan. Menyikapi fakta itu Komisi E DPRD Jatim yang menggelar rapat tertutup dengan Dinkes Jatim mendesak penambahan anggaran yankesmaskin (layanan kesehatan masyarakat miskin) menjadi Rp 60 miliar.
Anggota Komisi E DPRD Jatim, Agus Dono Wibawanto mengatakan jumlah masyarakat miskin yang belum tercover BPJS mencapai 1 juta lebih. Akibatnya masih banyak masyarakat miskin yang kesulitan dalam mengakses kesehatan.
“Penambahan anggaran di APBD Jatim untuk yankesmaskin (layanan kesehatan masyarakat miskin) meningkat menjadi Rp 60-70 miliar. Untuk tahun ini anggaran yankesmaskin masih di angka Rp 30 miliar,” ungkap politisi dari fraksi Demokrat DPRD Jatim ini, Senin (2/7).
Agus Dono mengatakan, penambahan anggaran ini sesuai dengan keinginan gubernur jatim yang meminta kepada rumah sakit provinsi jangan sampai menolak pasien, untuk itu harus ada penambahan anggaran untuk masyarakat miskin dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, agar tidak terjadi penolakan pasien di rumah sakit.
Terpisah, Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Daim mengaku jika tidam sepenuhnya masyarakat miskin terkover oleh BPJS. Untuk itu pemprov Jatim mengalokasikan anggaran di pos Dinsos untuk bantuan kepada mereka sebesar Rp30 miliar.
“Namun dari perjalanannya ternyata dana tersebut masih kurang. Mengingat warga miskin juga banyak yang sakit berat. Karenanya anggaran yang ada butuh tambahan dana. Dan diupayakan untuk RAPBD 2029,”tegasnya. [cty]
